MEDAN – Tak dapat dipungkiri bahwa dunia pendidikan di Indonesia saat ini harus berhadapan dengan berbagai tantangan. Mulai dari kualitas guru yang perlu ditingkatkan baik dari segi kompetensi pedagogik maupun profesionalismenya. Lalu, kesenjangan akses pendidikan di berbagai wilayah serta relevansi kurikulum pendidikan yang perlu terus diperbarui dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Ditambah, infrastruktur yang belum memadai secara merata.
Menjawab berbagai tantangan tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menyampaikan bahwa visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yakni Pendidikan Bermutu untuk Semua, merupakan jawabannya. “Kita ingin pendidikan dinikmati untuk semua kalangan,” tuturnya dalam acara Studium Generale: Masa Depan Arah Pendidikan Indonesia, Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam (PUI) di Medan, Kamis (15/5).
Dalam menciptakan pendidikan bermutu maka beberapa komponen harus terpenuhi. Pertama, guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga administratif, laboran, pustakawan, dan tenaga kependidikan lainnya memiliki kompetensi tinggi dan mendapatkan hak atas kesejahteraan. “Saya mendukung peningkatan kesejahteraan guru dan ini adalah salah satu dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden,” ujarnya.
Baca Juga :
Adapun empat program strategis yang merupakan sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden adalah Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Digitalisasi Pembelajaran, Pemberian Insentif bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Pemberian Bantuan Biaya bagi Guru untuk Mengikuti Pendidikan D4/S1.
Langkah kedua dalam upaya menciptakan pendidikan bermutu adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di sekolah, ditandai dengan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar secara lengkap dan berfungsi dengan baik.
Ketiga, mengusung pembelajaran adaptif bermakna yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar setiap individu siswa, agar setiap peserta didik dapat belajar dengan efektif dan mencapai potensi maksimalnya. Keempat, dukungan dari lingkungan sosial dan budaya meliputi keluarga, sekolah, komunitas agama, serta masyarakat termasuk yang ada di ruang media digital, yang memberikan dukungan positif serta mendorong minat dan kemampuan belajar anak.
Berikutnya, terkait komponen inklusivitas dalam layanan pendidikan harus mencakup ketersediaan layanan yang merata dan menjamin anak dapat mengakses program wajib belajar 13 tahun mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Lalu, adanya jaminan atas pembiayaan pendidikan bagi anak yang berada di daerah tertinggal, terdepan, atau terluar (3T). Kemudian, jaminan atas pengembangan talenta unggul bagi anak dengan minat dan bakat khusus sehingga mereka dapat mengembangkan diri dan bersaing di tingkat global, serta berperan aktif di tengah masyarakat.
“Dalam mewujudkkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, kami menerapkan beberapa strategi yakni partisipasi semesta dengan melibatkan berbagai mitra,” ungkap Wamendikdasmen.
Mitra yang dimaksud adalah pemerintah baik pusat, provinsi, kota, kecamatan, desa, RT dan RW. Lalu, masyarakat yang terdiri atas orang tua dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian, mitra pembangunan seperti komunitas dan lembaga swasta. Serta, dunia usaha yakni pihak eksternal yang memiliki kesamaan visi untuk turut serta membangun sektor pendidikan dalam bentuk program corporate sosial responsibility (CSR). “Saya ucapkan terima kasih kepada PUI sebagai mitra pemerintah yang selama ini turut aktif mencerdaskan bangsa demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutup Wamen Atip. (*)
Komentar