MAKASSAR — Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli menyoroti bekas galian proyek IPAL di Makassar. Akibat pengerjaan proyek, banyak jalan yang rusak atau berlubang.
Legislator PPP itu meminta kepada pihak kontraktor agar segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat galian jaringan pipa.
Bukan tanpa alasan, bekas galian pipa proyek IPAL komunal bisa sangat membahayakan pengendara.
Baca Juga :
“Ada penggalian pipa IPAL komunal, tapi inikan merusak semua jalanan. Otomatis pemerintah kota akan turun memperbaiki, tapi inikan kontraktor yang harus bertanggungjawab,” tegas dia, Jumat (16/7/2021).
Acil sapaan akrabnya menyampaikan galian jaringan pipa jangan dibiarkan seperti itu usai dikerjakan. Justru, kata Acil, seharusnya segera memperbaiki jalan yang rusak.
“Tidak dibiarkan begitu saja sehingga bisa mengancam keselamatan pengendara. Kontur jalan tidak semulus sebelumnya. Setelah pengerjaan langsung pengaspalan, tapi ini tidak. Yang di aspal hanya yang dibongkar. Otomatis tidak sesuai dengan kondisi awal,” katanya.
Mengingat adanya rencana Pemkot Makassar bakal menaruh semua kabel listrik akan disimpan di bawah tanah, maka seluruh instansi terkait diharapkan segera berkoordinasi.
“Ini kan biasa habis di aspal di bongkar lagi. Ini yang jadi masalah. Kalau bisa duduklah semua instansi, karena kita ada wacana listrik kita nanti kabelnya di bawah tanah. Nanti habis pengaspalan otomatis ada penggalian lagi, jadi ini yang harus terintegrasi,” tutupnya.
Plt Kepala Dinas PU Makassar, Hamka mengatakan jalan berlubang akibat bekas galian pipa menjadi tanggungjawab kontraktor.
Namun pihaknya sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan pihak kontraktor agar kerusakan jalan itu tetap diperhatikan. Jangan sampai membahayakan pengendara.
“Dia tidak langsung aspal atau beton. Makanya ada biasa kita lihat cuma di paving, tapi itu cuma sementara,” ujar dia.
Pembangunan IPAL Losari diketahui adalah proyek multiyears dari Balai Sarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Direktorat Cipta Karya Kementrian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Proyek ini menelan anggaran hingga Rp1 triliun. Jika tidak ada kendala, proyek ini ditargetkan rampung 2022 mendatang. Jika proyek ini rampung maka dapat dinikmati masyarakat di enam kecamatan yakni Makassar, Tamalate, Mamajang, Mariso, Ujung Pandang, dan Wajo.(*)
Komentar