MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal kinerja pemerintahannya.
Hal itu dia katakan, untuk mewujudkan visi-misinya bersama Fatmawati Rusdi tentang reformasi birokrasi menuju pelayanan publik bersih dari indikasi korupsi.
“Saya berharap saya bersama ibu Fatma akan memimpin Kota Makassar dan kami mau mengakhiri tugas kami dengan selamat. Sekaligus memberikan keselamatan bagi masyarakat dalam semua kegiatan-kegiatan yang berjalan,” kata Danny Pomanto saat audiens bersama Korsupgah KPK Wilayah IV di Kantor Balai Kota, Rabu (17/03/2021).
Baca Juga :
“Dulu waktu lima tahun lalu bebas korupsi, tapi yang membedakan periode kedua bebas indikasi korupsi. Dasarnya, indikasi itu mengandung praduga. Saya mau kata-kata praduga itu tidak muncul. Tetapi berdasarkan ukuran SOP yang jelas. Contoh, bagi seluruh pimpinan OPD yang layak melaporkan LHKPN itu wajib,” lanjutnya.
Mendengar hal itu, Ketua Korsupgah KPK Wilayah IV, Niken Ariati pun mendukung penuh upaya Danny Pomanto.
“Ini kan pak Danny masih baru 20 hari menjabat. Saya harap semangat anti korupsinya tetap jalan, melaksanakan secara detail. Itu sebagai bahan kita juga agar kita tetap bisa pantau, termasuk masalah aset yang sekarang lagi ditangani,” ucapnya.
Saat ini kata dia, pihaknya konsen terhadap penertiban aset Pemkot Makassar. Berharap seluruh sertifikat aset bisa terbit di tahun 2021 ini.
“Karena tahun lalu tak ada satu pun sertfikat aset pemkot yang keluar, satu pun. Makanya saya bilang 2021 harus ada sertifikat yang keluar. Dan harus ada targetnya, kalau perlu sebanyak-banyaknya. Kita akan pantau. Karena pengamanan alas hak secara legal itu penting,” pungkas Niken. (*)
Komentar