Logo Lintasterkini

Menuai Kontroversi, Pemerintah Minta Pembahasan RUU HIP Ditunda

Abdul Gaffar Mattola
Abdul Gaffar Mattola

Rabu, 17 Juni 2020 16:29

Kontroversi RUU HIP.
Kontroversi RUU HIP.

JAKARTA — RAancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang merupakan usulan DPR, menuai kontroversi. Hingga akhirnya Pemerintah dengan tegas meminta DPR menunda pembahasan RUU itu.

RUU HIP menjadi polemik karena terdapat muatan trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan, dan ekasila, yaitu gotong royong. RUU HIP juga menyulut kontroversi karena tidak menyertakan Tap MPRS mengenai pembubaran PKI dalam konsideran ‘mengingat’ di draf RUU tersebut.

Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia itu Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

RUU HIP merupakan RUU usul inisiatif DPR. Hingga sekarang, belum ada surat presiden (surpres) sebagai syarat pembahasan RUU ini dilanjutkan.

“RUU tersebut saat ini sudah menjadi usul inisiatif DPR dan sudah dikirimkan ke pemerintah. Sesuai UU 15/2019 tentang PPP (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan), pemerintah memiliki waktu 60 hari untuk setuju atau menolak pembahasan. Saat ini tidak ada pembahasan apa pun,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi (Awiek) saat dikonfirmasi, Senin(15/6/2020).

“Kalau nanti pemerintah setuju membahas, akan ditentukan di AKD mana RUU tersebut dibahas,” imbuhnya.

RUU HIP, dirilis detik.com, menuai polemik dan mendapat desakan dari PP Muhammadiyah agar pembahasan RUU itu dihentikan. Politikus PPP itu menegaskan aspirasi semua pihak akan diperhatikan dalam pembahasan RUU HIP.

“Tentu masukan dari semua pihak akan didengarkan saat pembahasannya nanti,” ujar Awiek.

Di DPR, sikap fraksi-fraksi terpecah. Ada yang mendukung dengan catatan, ada yang tegas menolak, ada juga yang menunggu aspirasi masyarakat. Yang terbaru, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara. Pemerintah meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP.

Kata Mahfud, terkait RUU HIP, Pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah saat ini masih berfokus pada penanganan COVID-19.

“Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Menko Polhukam dan Menkum-HAM diminta menyampaikan ini Menko Polhukam Mahfud Md dalam akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (16/6/2020).

[NEXT]

Dinilai Bisa Mendegradasi Pancasila, Sejumlah Ormas Tolak RUU HIP

Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan. Ikhwal kontroversi RUU HIP ini dipantik banyaknya perdebatan dan protes dari sejumlah ormas Islam.

Aksi penolakan.

Pada Rapat Paripurna 12 Mei 2020, RUU iniversi RUU HIP disepakati untuk dibahas sebagai inisiatif DPR. RUU itu dibawa ke tingkat paripurna setelah didukung tujuh fraksi dalam rapat panja di Badan Legislasi (Baleg).

Risalah rapat Baleg tanggal 22 April menyebut RUU itu disetujui PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara PKS hanya akan menyetujui jika RUU disempurnakan, seperti pencantuman TAP MPRS soal larangan Marxisme/Komunisme dan penghapusan pasal soal Ekasila.

Adapun Demokrat memilih tak ikut dalam pembahasan. Anggota Baleg dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan pihaknya tak sepakat dengan RUU itu.

“Selain fokus ke pandemi virus corona yang masih memerlukan perhatian sangat serius, juga disebabkan karena substansinya belum sesuai dengan sikap dan pandangan politik Partai Demokrat,” kata Hinca sebagaimana dirilis CNNIndonesia.com, Selasa (15/6/2020).

Setelah disepakati di Paripurna, draf RUU itu dikirim ke pemerintah. DPR masih menunggu surat presiden (surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) sebelum memulai pembahasan. Saat DPR menunggu jawaban dari pemerintah, RUU itu justru menjadi polemik di masyarakat.

Kritik pertama datang dari Front Pembela Islam (FPI). Ormas Islam besutan Rizieq Shihab itu menyatakan menolak RUU HIP karena tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme.

“Saya serukan seluruh bangsa Indonesia yang masih memiliki jiwa patriotik untuk menolak RUU HIP yang berbau komunisme dan atau sosio-marxisme ini,” kata Munarman.

Bahkan pada 2 Juni 2020, FPI bersama GNPF Ulama dan PA 212 membuat surat pernyataan bersama. Salah satu poinnya, mereka menolak RUI HIP karena berpotensi memicu kebangkitan komunisme.

Penolakan semakin menguat saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan maklumat pada 12 Juni 2020. MUI menolak keberadaan RUU HIP karena dinilai mendegradasi Pancasila menjadi Ekasila.

Dalam pasal 6 ayat (1), RUU HIP menyebut ada tiga ciri pokok Pancasila yang bernama Trisila, yaitu ketuhanan, nasionalisme, dan gotong-royong. Lalu pada ayat (2), Trisila dikristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.

“Secara terselubung [seperti] ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, (…) serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” demikian Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan MUI Provinsi Se-Indonesia, pada Jumat (12/6).

Sejak maklumat dari MUI itu, beberapa fraksi di DPR mulai mengubah sikap. PDIP sepakat pelarangan ajaran komunisme, marxisme, dan sebagainya diatur dalam RUU. Mereka juga sepakat pasal soal Trisila dan Ekasila dihapuskan.

Kemudian Fraksi PAN yang awalnya setuju, berubah haluan. PAN tak lagi mendukung RUU HIP selama tidak menyertakan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme.

“Fraksi PAN sekarang malah justru ingin mendesak seluruh pihak di DPR kembali pertimbangkan ulang untuk melanjutkan pembahasan ini. Kalau perlu segera mencabut dari prolegnas,” kata Saleh dalam jumpa pers di Kantor Fraksi PAN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2020). (*)

 

 Komentar

 Terbaru

News30 Juli 2021 22:12
Mobil Kemensos RI Tabrak Pesepeda di Makassar, Bupati Takalar yang Minta Maaf
MAKASSAR– Insiden tabrak lari yang dilakukan pengendara mobil Rescue Kemensos RI terhadap pesepeda di Jalan Nusantara Kota Makassar membuat Bupa...
News30 Juli 2021 21:55
Pengabdian 30 Tahun, Irjen Pol Merdisyam Berbagi 1000 Paket Bansos
MAKASSAR– Genap sudah 30 Tahun mengabdi, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol Merdisyam merayakan dengan menyerahkan bantuan s...
News30 Juli 2021 21:51
Tanggapi Kehadiran Kedai Studio Teh, Danny: Sangat Bagus, Lanjutkan!
MAKASSAR — Kehadiran Kedai Studio Teh mendapat dukungan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Diharapkan bisa menghidupkan ekonomi masyarakat di t...
News30 Juli 2021 21:23
Polisi Kejar Pengemudi Randis yang Tabrak Pesepeda di Jalan Nusantara
AKBP Muhammad Kadarislam Kasim juga menjelaskan, hingga saat ini pelaku belum melaporkan diri sejak terjadinya insiden kecelakaan tersebut. "Sampai sa...