Logo Lintasterkini

Bentuk Posko Desa pada PPKM Mikro Mengacu Surat Edaran Satgas Covid-19

Abdul Gaffar Mattola
Abdul Gaffar Mattola

Kamis, 18 Februari 2021 01:54

PPKM Mikro mengatur pembentukan posko desa/kelurahan.
PPKM Mikro mengatur pembentukan posko desa/kelurahan.

JAKARTA — Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di tingkat Desa/Kelurahan (PPKM Mikro). Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan pembentukan Posko Covid-19 untuk penanganan pandemi mulai dari hulu yaitu dengan upaya pencegahan.

“Tujuan pembentukan posko di tingkat desa/kelurahan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perkembangan kasus Covid-19 di tingkat mikro, khususnya selama PPKM Mikro,” ujar Prof. Wiku Adisasmito, Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (16/2/2021)

Dia mengatakan, dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan semangat gotong royong, agar intevensi lebih efektif, maka dibentuklah posko diseluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Terdapat beberapa ketentuan agar posko dapat berjalan efektif, yaitu pertama, menentukan struktur dan personel, yang terdiri dari aparat dan mitra desa sesuai kebutuhan.

Kedua, menentukan lokasi posko sepeti memanfaatkan kantor kepala desa, atau lapangan, atau juga lokasi lainnya yang dinilai representatif. Ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana, dan keempat menilai status zonasi wilayah.

“Untuk memastikan operasional posko tingkat desa atau kelurahan, maka diperlukan alur komando dan koordinasi yang jelas,” imbuh Wiku.

Alur komando dan koordinasi posko terdiri dari pertama, pelaporan yaitu dari posko di tingkatan administrasi yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi melalui Satgas Covid-19 daerah secara berjenjang hingga ke pusat. Kedua, supervisi dilakukan secara berjenjang oleh Poskos atau Satga Covid-19 di tingkatan administratif yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah.

Dan ketiga, koordinasi posko atau Satgas Covid-19 kepada pemerintah daerah di wilayah administratif yang sama. Ditambahkan Wiku, posko memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung.

“Dalam menjalankan fungsinya itu, posko dapat mengacu panduan teknis, pembentukan dan operasional posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan,” tandasnya.

Terkait anggaran, pemerintah daerah dan masyarakat tidak perlu khawatir karena telah dianggarkan dari dana desa masing-masing daerah. Rinciannya, diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 dengan surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan No. SE.2/PK/2021. (*)

 Komentar

 Terbaru

Presiden Jokowi Ingin Vaksinasi Terhadap Jurnalis Dilaksanakan di Seluruh Daerah
Bersama Melawan Covid-1925 Februari 2021 23:25
Presiden Jokowi Ingin Vaksinasi Terhadap Jurnalis Dilaksanakan di Seluruh Daerah
Dia menilai, wartawan sangat rentan terpapar covid-19 kerena memiliki mobilitas dan interaksi yang cukup tinggi....
Danny-Fatma Kumpul Bersama 300 Komunitas Jelang Pelantikan
News25 Februari 2021 22:31
Danny-Fatma Kumpul Bersama 300 Komunitas Jelang Pelantikan
Melalui Meeting Zoom, Danny-Fatma menyapa ratusan pendukungnya. Keduanya berpesan agar mereka tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) jelang pelant...
Ini Klarifikasi Pemprov Soal Insiden Pengusiran Wartawan di Rujab Gubernur Sulsel
News25 Februari 2021 21:13
Ini Klarifikasi Pemprov Soal Insiden Pengusiran Wartawan di Rujab Gubernur Sulsel
Gubernur Sulsel melalui juru bicaranya, Veronica Moniaga memberi klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas insiden tersebut....
Buron Setahun, Pria ini Ditangkap Tipu Tukang Bengkel “Gelapkan Motor”
Hukum & Kriminal25 Februari 2021 20:40
Buron Setahun, Pria ini Ditangkap Tipu Tukang Bengkel “Gelapkan Motor”
Dia ditangkap di Jalan Diponegoro, Kecamatan Watang Sawitto, Pinrang, Kamis siang (25/02/2021)....