Logo Lintasterkini

BPKAD Respons Sorotan Kopel Soal Anggaran Makassar Recover

Andi
Andi

Minggu, 18 April 2021 16:22

BPKAD Respons Sorotan Kopel Soal Anggaran Makassar Recover

MAKASSAR — Anggaran Makassar Recover mendapat sorotan Komite Pemantau Legislatif (Kopel). Angka Rp380 Miliar dianggap cukup fantastis.

Peneliti senior Kopel Indonesia Herman mengatakan, salah satu yang disoroti oleh Kopel dalam refocusing anggaran Covid-19 ini adalah honor relawan Covid-19 hingga pengadaan  kontainer untuk setiap kelurahan di Kota Makassar.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Helmy Budiman mengatakan, akumulasi angka tersebut baru sebuah asumsi awal. Di mana terhitung berdasarkan waktu pelaksanaan sampai dengan bulan Desember 2021.

“Angka tersebut sudah masuk honor relawan sebanyak 15.603 orang selama 9 bulan, termasuk juga biaya pembangunan pos komando, makan dan minum dan juga biaya lain termasuk pembelian obat untuk seluruh masyarakat yang akan ditangani oleh Pemkot,” ungkapnya, Minggu (18/4/2021).

Ia melanjutkan, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembelian peralatan medis yang belum direncanakan pada APDB 2021.

“Termasuk GeNose dan antigen PCR untuk seluruh masyarakat dan anak sekolah sebagai persiapan tatap muka,” ujarnya.

Terkait biaya honor relawan yang rencananya akan digaji Rp350 per bulannya selama sembilan bulan, menurutnya bukanlah suatu pemborosan. Justru merupakan bagian dari pemulihan ekonomi daerah.

“Ini bukan sesuatu yang di anggap pemborosan. Justru apa yang Pemkot Makassar lakukan ini merupakan bagian dari pemulihan ekonomi daerah,” terangnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, amanat refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 termuat pada Permendagri nomor 39 tahun 2020, dan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah untuk penanganan Covid-19.

“Semuanya bersesuaian dan sejalan dengan program Makassar Recover, yang didalamnya ada tiga bagian. Mulai dari imunitas kesehatan, adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi,” ucapnya.

Ia menambahkan, laporan penggunaan anggaran tahap akan diserahkan secara tertulis ke pihak DPRD.(*)

 Komentar

 Terbaru

News29 November 2024 23:10
Frederik Kalalembang Temui Kapolda Sulsel, Soroti PT Masmindo dan Apresiasi Keamanan Pilkada
MAKASSAR – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, mengadakan pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Selatan, ...
News29 November 2024 20:45
Bumi Karsa Tuntaskan Penanaman 5.500 Pohon di Sulawesi, Jawa hingga Sumatera
MAKASSAR – Bumi Karsa kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Penanaman 5.500 pohon telah dilakukan pada berbagai pro...
Ekonomi & Bisnis29 November 2024 20:39
Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Sulselbar-BPS Kembali Gelar SNLIK 2025
MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulsel Sulbar bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel dan BPS Provinsi Sulbar ke...
News29 November 2024 14:04
PPDB Sekolah Islam Athirah Dibuka Mulai 1 Desember 2024
MAKASSAR – Sekolah Islam Athirah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 mulai 1 Desember 2024. Total kuota yang dis...