MAKASSAR – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial tunai di awal bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, untuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Sebanyak Rp6,53 triliun anggaran yang disiapkan. Anggaran itu, akan disalurkan kepada 9 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Termasuk di Kota Makassar.
Anggota legislator Makassar, Abd Wahab Tahir menegaskan, distribusi bantuan itu perlu diawasi. Agar tepat sasaran.
“Ini perlu pengawasan agar tepat sasaran. Jangan lagi ada yang berhak malah tidak dapat bantuan. Kasihan rakyat sudah susah tambah susah lagi,” pungkasnya, Minggu (18/04/2021).
Olehnya, Ketua Komisi D DPRD Makassar ini, berencana akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.
“Insya Allah hari Senin (besok) saya segar berkoordinasi dengan dinsos kota Makassar berapa rakyat kota Makassar yang dapat bantuan tersebut,” ujar Wahab Tahir.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini bilang, penyaluran PKH ini merupakan bantuan tahap II.
Dia berharap, bantuan itu bisa membantu masyarakat. Membiayai kebutuhan selama bulan puasa.
Sebab menurutnya, kebutuhan masyarakat di bulan ramadan pastinya meningkat.
“Pencairan bansos PKH juga diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi. Semakin banyak uang yang beredar makin tinggi daya beli masyarakat,” ucap Tri.
Diketahui, bantuan PKH ini bersyarat. Ada indikator KPM yang berhak menerima. Seperti ibu hamil, anak balita. Bagian dari komponen kesehatan penerima bantuan.
Kemudian, bantuan itu juga berhak diterima untuk komponen pendidikan. Dengan kategori anak sekolah.
Lalu, komponen kesejahteraan sosial. Dengan kategori masyarakat lanjut usia, di atas 70 tahun dan kategori disabilitas berat.
Bantuan itu langsung disalurkan ke rekening KPM. Untuk pencairannya, bisa melalui ATM bersama dan e-warung.
Dari data Kemensos, anggaran PKH di tahun 2021 ini, disiapkan kurang lebih Rp28,71 triliun. Pencairan tahap awal di Januari lalu, angkanya sebesar Rp6,82 triliun. (*)