MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar Tahun Anggaran (TA) 2022.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun, menyerahkan langsung LHP BPK kepada Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, dan Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo.
Baca Juga :
Dihadiri seluruh OPD Pemkot Makassar, penyerahan LHP BPK atas LKPD Kota Makassar TA 2022 berlangsung di Gedung BPK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Rabu (17/5/2023).
Danny Pomanto bersyukur Pemkot Makassar mempertahankan predikat WTP dari BPK selama dua tahun berturut-turut pada periode keduanya, yaitu LKPD 2021 dan LKPD 2022.
“Alhamdulillah, ini tahun kedua Kota Makassar dapat WTP setelah LHP BPK atas LKPD 2020 lalu kita hanya meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” kata Danny Pomanto.
Ia berpendapat tidak mudah untuk mengembalikan predikat WTP dari WDP. Ia berjanji terus mempertahankan predikat tersebut.
Apalagi, pada periode pertamanya, kepemimpinan Danny Pomanto meraih WTP lima kali berturut-turut dan berhasil mengantarkan Kota Makassar meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha.
“Predikat ini berkat kerja keras kita semua dan saya janji semua rekomendasi BPK akan kita tindak lanjuti. Saya yang akan memimpin langsung,” lanjutnya.
Kata Danny Pomanto, WTP tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu. Sebab, rekomendasi dari BPK terus mengalami penurunan.
Dalam artian, catatan atau rekomendasi BPK kali ini lebih terjangkau dalam ketaatan. Semisal catatan terkait pembenahan puskesmas.
“Jadi, dulu itu berat-berat, sekarang alhamdulillah keterjangkauan ketaatan kita itu insyaallah tidak mengalami kesulitan untuk diselesaikan,” tuturnya.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun, mengatakan Pemkot Makassar wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK setelah LHP diterima.
“Tindak lanjut itu wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima,” ucapnya.
Komentar