JAKARTA– Pemerintah menyiapkan anggaran kesehatan pada tahun 2022 dikisaran 9,4 persen atau setara Rp 256 triliun. Anggaran ini lebih tinggi daripada yang seharusnya 5 persen dalam APBN.
Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam Webinar APBN 2022, Jakarta, Senin (18/10/2021).
Dia menerangkan, bahwa anggaran kesehatan ini akan diarahkan untuk terus melanjutkan penanganan pandemi, dan juga melanjutkan reformasi sistem kesehatan di Indonesia, serta percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas dan juga kesinambungan program JKN.
“Anggaran kesehatan untuk 2022 ini sebesar 9,4 persen dari belanja negara ini jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya sekitar 5 persen, yang ditetapkan secara konstitusi dari belanja negara atau ini sebesar Rp 256 triliun,” kata Febrio
Dijelaskannya lagi, bahwa Pemerintah akan tetap fokus untuk melanjutkan penanganan covid-19, testing testing dan treatment tetap dilanjutkan, vaksinasi juga tetap dilanjutkan, penguatan sosialisasi dan juga pengawasan protokol kesehatan.
“Ke depan kita akan terus mendukung produksi vaksin sendiri dan juga industri Farmasi nasional. Pemerintah akan terus berupaya membenahi fasilitas pelayanan kesehatan, dengan melakukan transformasi layanan primer, rujukan dan juga peningkatan ketahanan kesehatan tersebut,” ujarnya.
Tak hanya itu, kata Febrio, Pemerintah juga akan terus mendorong peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan serta pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah juga akan terus menjaga kesinambungan program JKN meningkatkan kualitas pelayanan JKN.
“Selanjutnya program percepatan stunting dilanjutkan dengan penguatan sinergi berbagai institusi baik pusat maupun daerah,” jelasnya.
Adapun dari sisi belanja negara dalam APBN 2022, direncanakan sebesar Rp 2.714,2 triliun yang terdiri atas pemerintah pusat Rp 1.944,5 triliun, transfer ke daerah dan Dana Desa Rp 769,6 triliun.(*)