MAKALE – Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae menyayangkan adanya dugaan provokasi yang menolak rencana megaproyek Bandara Buntu Kuni (BBK) Mengkendek, Tana Toraja. Adanya penolakan dilakukan segelintir orang berunjuk rasa di Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (17/11/2016).
Bupati Nicodemus mengatakan hal tersebut di kantornya, Jumat (18/11/2016). Menurutnya, kelompok tersebut berupaya ingin memecah belah Tana Toraja dan Toraja Utara. Kata Nico, demo itu bukan aspirasi masyarakat Toraja karena hanya dilakukan sekelompok orang.
Padahal, kata dia, seharusnya mereka sadar bahwa BBK ini nantinya akan menjadi land mark (kebanggaan) warga Toraja secara umum. Kata dia, menyampaikan aspirasi itu wajar saja. Tapi jangan jadi provokator. Toraja itu satu kesatuan meski administrasi terbagi dua.
Baca Juga :
“Bandara itu kebutuhan penting masyarakat Toraja,” tegas Nico.
Tidak hanya bupati, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah berjuluk Bumi Lakipadada ini juga sangat menyayangkan aksi yang diklaim mempertentangkan daerah Toraja. Bahkan Lembaga Pilar Rakyat Indonesia (LPRI) menduga adanya oknum pejabat perhubungan di Provinsi Papua bermain di balik aksi unjuk rasa itu. Yang sangat disayangkan karena pejabat tersebut notabene adalah orang Toraja.
“Kuat dugaan aktor demo itu Kadis Perhubungan Papua Djuli Mambaya. Dia kan selama ini yang berkoar-koar menolak pembangunan BBK. Aneh, apa maksud tujuannya. Dia itu kan PNS asli Toraja yang harusnya memikirkan kemajuan Toraja bukan malah memprovokasi pembangunan yang sudah ada,” ungkap Ketua LPRI Rasyid Mappadang.
Sebelumnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) berunjuk rasa di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Beberapa tuntutannya yakni, meminta Menteri Perhubungan membatalkan pembangunan BBK dan memindahkannya ke Kabupaten Toraja Utara.
Terpisah, Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, juga menyayangkan adanya aksi tersebut. Dia bahkan mempertanyakan apa kepentingan mereka yang demo tersebut.
“Sejauh ini, jika itu adalah orang Toraja maka tidak ada yang menolak. Jika ada yang menolak harus dipertanyakan latar belakang dan apa kepentingannya. Kita harus sadar bahwa bandara ini nantinya bukan hanya kepentingan masyarakat Toraja saja tapi kepentingan nasional bahkan internasional. Jadi, tidak ada alasan menolak,” katanya.
Dia juga menambahkan, BBK ke depan sangat dibutuhkan selain untuk kepentingan ekonomi juga untuk mendukung pariwisata. Menurutnya, harus disadari bahwa Toraja ini bukan hanya milik Indonesia tapi milik dunia dalam hal kepariwisataan.
“Nah, salah satu yang mendukung majunya pariwisata adalah adanya fasilitas bandara yang memadai. Karena itu, jika masih ada yang menolak dan tidak puas dengan adanya bandara ini, sebaiknya berjiwa besarlah,” tandasnya. (*)
Komentar