MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar tidak mau ada permasalahan soal pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Informasinya, bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu mulai disalurkan.
Di Makassar, ada sekitar 31 ribu lebih warga menerima bantuan itu. Tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Kami akan melakukan pengawasan ketat. Komisi D membuka posko pengaduan soal bantuan ini,” kata Ketua Komisi D DPRD Makassa, Abd Wahab Tahir, Senin (19/04/2021).
Menurut Legislator Partai Golkar ini, jumlah KPM di Makassar mengalami penurunan. Sehingga menjadi rujukan komisi untuk membuka posko pengaduan.
“Jadi, masyarakat yang merasa tidak menerima bantuan PKH itu lagi, bisa melaporkan ke DPRD, ke komisi. Maksudnya, masyarakat yang dulu menerima, sekarang tidak menerima lagi,” ujarnya.
“Kita mau tau alasannya. Kenapa tidak lagi menerima bantuan. Ini yang akan kita koordinasikan ke vendor, dinsos dan pihak terkait lainnya,” lanjut Wahab Tahir.
Dia menambahkan, dari jumlah KPM yang menerima bantuan, itu belum tercover dari jumlah yang diusulkan. Sebanyak 45 ribu lebih KPM.
“Hari ini (Senin) sudah mulai pencairan bantuan. Termasuk bantuan untuk covid-19,” kunci Wahab Tahir.
Pihak Dinsos Makassar sejauh ini belum bisa dimintai keterangannya. (*)