Sejumlah polisi di lingkup Polres Parepare marah karena hendak dimutasi ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, Rabu (19/9/2012). (foto: kompas.com)
MAKASSAR – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Irjen Pol Mudji Waluyo memerintahkan Kapolres Parepare AKBP Suprayitno untuk menenangkan ratusan bawahannya yang sedang berunjuk rasa dan mengamuk itu.
“Kapolda dijadwalkan akan segera ke Parepare untuk bertemu dengan para anggota yang dimutasi itu karena aksi unjuk rasa yang dilakukannya itu terkait dengan mutasi 150 personel Polres Parepare,” ujar Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Chevy Ahmad Sopari di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, unjuk rasa sekitar 150 orang personel Polres Parepare itu terkait dengan adanya mutasi kedua yang dilakukan oleh Polda Sulselbar selama bulan September 2012 itu. Ke 150 personel polisi itu dimutasi ke beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan bahkan ada yang dimutasikan ke Sulawesi Barat. Beberapa diantaranya dimutasi ke Kabupaten Luwu Timur, Tana Toraja, Kabupaten Enrekang serta Mamuju, Sulbar.
Ratusan pengunjuk rasa ini dalam orasinya meminta agar Kapolres AKBP Suprayitno serta Kabag Ops Kompol Ghany Alamsyah Hatta dicopot dari jabatannya serta menuntut agar mutasi yang telah dikeluarkan itu segera direvisi karena dinilai tidak adil.
Aiptu Parman, salah seorang pengunjuk rasa mengatakan aksi yang mereka lakukan karena kecewa dengan pimpinannya karena semena-mena memutasi mereka ke beberapa daerah.
“Kami tidak terima dengan mutasi ini karena masih banyak anggota lainnya yang mempunyai catatan indsiplin tidak dikena mutasi sedangkan kami yang bekerja secara profesional malah dimutasi. Bukan cuma itu, ada yang baru tiga hari bertugas juga dimutasi,” katanya.
Meskipun kapolres telah bertemu dengan ratusan anak buahnya itu, namun para bintara Polri ini menolak mendengarkan arahan dari pimpinannya dan berjanji akan terus menduduki Polres Parepare.
Sebelumnya, Chevy mengatakan, mutasi yang dilakukan oleh Polda Sulselbar itu sudah sesuai dengan kebutuhan karena masih banyaknya daerah yang tidak merata dengan rasio perbandingan polisi dan masyarakat.
Ia mencontohkan rasio perbandingan polisi di beberapa daerah seperti Toraja. Rasio polisi dan masyarakat di Toraja antara 1:1.000 orang sehingga dianggap tidak ideal makanya dilakukan mutasi.
Di daerah Kabupaten Enrekang rasio perbandingan antara 1:800 orang polisi, begitu juga daerah yang ada di Luwu serta daerah lainnya. Sedangkan di Parepare, rasio perbandingannya 1:300 orang.
Rasio perbandingan polisi dan masyarakat ini harus ditempuh karena jumlah penduduk dengan aparat kepolisian harus merata karena dinamika masyarakat yang semakin hari semakin berkembang sehingga dianggap perlu untuk dilakukan pemerataan.
“Langkah ini diambil setelah beberapa waktu lalu Kapolda Sulsel melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk mengetahui dinamika sosial masyarakat serta perhatian polisi dalam memberikan pelayanan, makanya ditempuh dengan cara seperti ini yakni dilakukan mutasi besar-besaran,” katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratusan anggota Polres Parepare ini selain berunjuk rasa juga mengamuk dan mengejar Kapolres AKBP M Pratama SIK serta Kabag Ops Polres Kompol Gany Alamsyah Hatta.
Para pengunjuk rasa ini menilai jika mutasi yang dilakukan Polda Sulselbar tidak adil karena banyak anggota polres yang mempunyai catatan indisiplin justru tidak mendapat perhatian pimpinan sedangkan anggota polisi yang bekerja sesuai prosedur tetap (protap) dimutasi ke daerah-daerah lainnya di wilayah Sulselbar.
Mutasi kedua di bulan September ini berdasarkan Nomor STR/903/IX/2012 tertanggal 17 September dan mutasi pertama keluar pada 10 September dimana ratusan anggota polisi baik perwira maupun bintara mendapatkan mutasi secara bergiliran. (ant)
Komentar