JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) setempat diminta perlu memberikan informasi yang akurat melalui media yang resmi kepada 97 kepala kampung dan aparat agar mengetahui penggunaan dana APBK tersebut.
Tokoh pemuda Intan Jaya, Nemi Kobogau mengatakan, apakah dana APBK tersebut diterima oleh perangkat desa baru ataukah desa lama agar tidak keliru dalam hal penggunaan dana anggaran 2017 tersebut.
“Karena pergantian tidak hanya kepala kampung, tetapi juga bendahara dan sekretaris Bamuskam serta aparatnya di 97 kampung yang tersebar di 8 distrik. Kami perlu mengetahui bersama sebab akibat yang nantinya terjadi ketika ketidakjelasan informasi dalam penggunaan dana itu,” tutur Nemi Kobogau, SE kepada media ini, Kamis, (19/10/2017) via selularnya.
Baca Juga :
Kobogau meminta DPMK perlu memahami bahwa pergantian dilakukan secara tidak demokrasi tetapi atas kebijakan (ditunjuk) dengan unsur kepentingan politik.
“Situasi Intan Jaya belum aman sepenuhnya dan seketika terjadi kericuhan antar masyarakat siapa yang akan bertanggung jawab? Pastinya akan terjadi karena tidak hanya ganti kepala kampung tapi semua perangkat desa. Dan siapa saja yang belum diganti belum tahu sampai saat ini,” katanya.
Ia juga meminta kepada DPMK agar perlu sadari bahwa masalah pembayaran honor saja selalu keributan di Bank Papua Nabire, apalagi dana desa. Maka, Bupati sebagai pimpinan wilayah, DPMK beserta Tenga Ahli (TA) perlu mengambil suatu kesimpulan sebagai solusi atas semua kebijakan ini.
“ Apabila hal ini tidak terjadi, maka sama saja persoalan Intan Jaya memanaskan kembali oleh pemerintah. Ini berdasarkan pengamatan dan mendengarkan diskusi dengan masyarakat, sehingga perlu berpikiran positif terhadap masyarakat,” imbuhnya.
Ditambahkan, pihaknya kwatirkan takutkan menjadi ancaman antara warga masyarakat itu sendiri, dinas terkait DPMK serta PD, PLD, TA di Intan Jaya. (*)
Komentar