JAKARTA — Salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan pagu anggaran tertinggi adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
Menurut Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, BLT Dana Desa adalah satu dari tiga kebijakan besar Kemendesa PDTT yang disebut sebagai orkestrasi kebijakan desa merespon pandemi COVID-19, yaitu, menjaga kesempatan kerja lewat program Padat Karya Tunai Desa.
“Program Padat Karya Tunai Desa ini dengan sasaran keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur, dan kelompok marjinal lainnya,” ucap Abdul Halim Iskandar.
Baca Juga :
Kebijakan besar Kemendesa PDTT yang kedua yakni kebijakan menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ketiga, kebijakan menjaga daya beli masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
BLT Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp 20,41 Triliun dari total pagu anggaran Rp 31,8 Triliun. BLT Dana Desa ini menyentuh kurang lebih 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang merupakan keluarga miskin non PKH.
“Artinya mereka belum pernah menerima bantuan jaring pengaman sosial apapun baik PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, ataupun Kartu Prakerja,” kata Menteri Desa PDTT ini.
Dari 8 juta KPM BLT Dana Desa tersebut, 1,45 juta KPM kehilangan mata pencaharian, 5,31 juta KPM layak menerima jaring pengaman sosial tapi tidak terdata (exclusion error), 947 ribu terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) namun belum mendapat bantuan, 311 ribu memiliki anggota keluarga rentan yang berpenyakit kronis. Data KPM ini dihasilkan dari proses pendataan yang rigit dan terukur.
[NEXT]
Selain proses pendataan secara transparan dan berdasarkan musyawarah desa, Abdul Halim Iskandar juga mengungkapkan bahwa banyak negara yang ingin meniru BLT Dana Desa.
“Profesor Scott Guggenheim dari Georgetown University menyebut bahwa melalui BLT Dana Desa Indonesia telah menjadi pelopor jaring pengaman sosial komplementer, karena dari 8 juta KPM, setelah kita lihat klaster sosialnya ada 2,4 juta KPM dengan pPerempuan sebagai Kepala Keluarga. Karenanya banyak negara yang ingin meniru BLT Dana Desa,” terangnya.
Adapun realisasi penyerapan Dana Desa lainnya telah mencapai sebagai berikut: Desa Tanggap COVID-19 Rp 3,17 Triliun, Padat Karya Tunai Desa Rp15,23 Triliun, dan pembangunan infrastruktur Rp 8,43 Triliun.
Total Dana Desa yang telah direalisasikan hingga 15 Desember sebesar Rp 47,25 Triliun dari pagu anggaran APBN tahun 2020 sebesar Rp 71,19 Triliun. Sisa Dana Desa sebesar Rp 23,93 Triliun akan digunakan untuk BLT Dana Desa hingga Desember nanti dengan alokasi sebesar Rp 8,04 Triliun, dan Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp 15,88 Triliun.
“Ini yang terus kita dorong untuk digunakan oleh desa-desa, karena apabila Rp15,88 Triliun dipakai Padat Karya Tunai Desa dengan asumsi upah 55% maka akan menghasilkan 87 juta Hari Orang Kerja (HOK). Apabila satu orang bekerja sepuluh hari lamanya, maka dana ini akan menyerap 8,7 juta pekerja,” pungkas Abdul Halim Iskandar. (*)
Komentar