JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan terkait proses pemindahan ibu kota baru di Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, tak akan menggunakan pinjaman dana dari mana pun.
Tak hanya itu, pembangunan ibu kota negara baru ini juga tak akan menggunakan skema government guarantee.
“Yang kita tawarkan, satu tidak pinjaman, yang kedua tidak ada government guarantee. Enggak ada. Jadi semuanya kerja sama,” kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, belum lama ini.
Baca Juga :
Jokowi pun mengaku sudah menegaskan hal ini kepada sejumlah pihak yang ingin terlibat dalam pembangunan ibu kota baru seperti Softbank dan Uni Emirat Arab.
Ia menjelaskan, skema kerja sama yang akan dilakukan dengan pihak swasta yakni berupa Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Untuk memudahkan terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta, Presiden Jokowi pun menunjuk tiga tokoh internasional untuk menjadi dewan pengarah.
Adapun ketiga tokoh itu yakni, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, Bos Softbank Masayoshi Son, dan juga mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Menurut Jokowi ketiganya disebut akan membantu pemerintah dalam membangun kepercayaan pihak swasta untuk berinvestasi di ibu kota negara baru.
“Karena kita ingin bangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang terbangun akan memudahkan kita untuk nanti melakukan kerja sama,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi sebelumnya memperkirakan anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak akan lebih dari Rp 100 Triliun. Sementara sisanya akan berasal dari pihak swasta. Karena itu, ia meminta jajarannya menghitung detail biaya pembangunan ibu kota.
“Saya berharap ini betul-betul dihitung secara detail pemerintah harus keluar berapa, tapi saya melihat, kalau saya melihat pemerintah tidak akan keluar lebih dari Rp100 triliun,” Pungkasnya. (*)
Komentar