SURABAYA – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) menyepakati dilakukannya kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keamanan dan keselamatan laut.
Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) itu dilakukan di Gedung Rektorat ITS, Surabaya, Kamis, (19/10/2017). Nota kesepahaman (MoU) itu bernomor SP-017/Bakamla/X/2017 dan 89/MoU/ITS/2017 sedianya akan ditandatangani oleh Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Ari Soedewo, SE, MH dan Rektor ITS, Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es, Ph.D. Namun Kepala Bakamla RI berhalangan.
Terealisasinya nota kesepahaman ini didasari adanya keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing pihak, serta terbangunnya sinergitas antar lembaga dalam rangka penguatan poros maritim.
Baca Juga :
Dalam sambutan Kepala Bakamla RI yang dibacakan Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama (Inhuker), Irjen Pol. Dr. Drs. Abdul Gofur, MH mengatakan bahwa seiring dengan meningkatnya kualitas kejahatan lintas negara memberikan isyarat kuat bahwa masalah keamanan dan keselamatan laut memerlukan manajemen pengelolaan yang sinergis. Sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral.
Dikatakan Abdul Gofur lagi, ITS Surabaya sebagai Perguruan Tinggi Teknik terbesar di Indonesia yang memiliki keunggulan di bidang sains dan teknologi kemaritiman, perkapalan, dan robotika, dengan segudang prestasi internasional akan memberikan kemampuannya guna peningkatan kinerja Bakamla RI ke depan.
Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol. Abdul Gofur dan Deputi Kebijakan dan Strategi (Jakstra), Irjen Pol Drs. Arifin, MH, menyampaikan kuliah tamu di hadapan sejumlah tamu undangan yaitu Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan dan Kepala Departemen di lingkungan ITS Surabaya.
Beberapa poin disampaikan yaitu gambaran umum tentang poros maritim dunia, sekilas tentang Bakamla RI, ancaman dan tantangan keamanan laut, kebijakan dan strategi Bakamla RI Tahun 2017 dan tentang diplomasi maritim.
“Untuk mengelola keamanan laut, perlu dibentuk Sistem Keamanan Laut agar keamanan laut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan responsive di bawah perlindungan payung hukum atau adanya regulasi. Selain itu sinergitas antar instansi penegak hukum merupakan hal yang mutlak,” ujar Abdul Gofur.
Disampaikan pula bahwa penindakan hukum oleh Bakamla RI bermuara pada kepentingan safety, security, dan environment protection. Pada kegiatan ini, selain Deputi Inhuker dan Deputi Jakstra hadir pula Direktur Kerjasama, Sandi, SH, MH, Kepala Biro Umum Laksma TNI Suradi, AS, ST, S.Sos, M.M dan Kepala Biro Sarana dan Prasarana, Laksma TNI Tugas Eko Santoso. (*)
Komentar