Logo Lintasterkini

DPR Sepakati RUU Minerba, Frederik Kalalembang : Kita Harapkan Bisa Memperkuat Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Mineral

Muh Syukri
Muh Syukri

Selasa, 21 Januari 2025 09:02

Anggota DPR RI Frederik kalalembang sekaligus anggoata Baleg saat menyerahkan RUU beberapa waktu lalu.
Anggota DPR RI Frederik kalalembang sekaligus anggoata Baleg saat menyerahkan RUU beberapa waktu lalu.

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua Baleg, Bob Hasan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dalam rapat tersebut, anggota DPR menyetujui hasil penyusunan RUU ini untuk dibawa ke Rapat Paripurna dan disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah pemberian kesempatan bagi perguruan tinggi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.

Prioritas untuk Perguruan Tinggi dan UMKM

Pasal 51A RUU Minerba mengatur bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dapat diberikan secara prioritas kepada perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akses pendidikan dan kontribusi perguruan tinggi dalam sektor tambang.

Sementara itu, Pasal 51B menyatakan bahwa UMKM dan badan usaha swasta juga dapat memperoleh izin WIUP. Aturan ini diharapkan mendukung hilirisasi, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat rantai pasok dalam negeri dan global.

Mendukung Kebijakan Afirmatif

RUU ini juga memberikan ruang bagi ormas keagamaan untuk turut mengelola lahan tambang. Anggota Baleg DPR RI, Frederik Kalalembang, mengapresiasi langkah ini. “Melalui RUU ini, kita harapkan dapat memperkuat kebijakan afirmatif dalam pengelolaan sumber daya mineral oleh masyarakat,” ujarnya.

Anggota DPR RI Frederik kalalembang (kanan) bersama sejumlah anggota DPR RI lainnya

 

Rapat pleno ini dihadiri 23 anggota dari 45 anggota Panitia Kerja (Panja), yang berasal dari delapan fraksi DPR. Meski DPR sedang dalam masa reses, pembahasan RUU ini tetap dilanjutkan untuk mempercepat proses legislasi.

Dengan selesainya penyusunan ini, DPR berharap revisi UU Minerba dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pendidikan, ekonomi, dan masyarakat umum. (*)

 Komentar

 Terbaru

News22 Januari 2025 09:17
Partai Demokrat Gelar Natal Nasional 2024, AHY : Mari Dukung Pemerintahan Prabowo
JAKARTA – Partai Demokrat menyelenggarakan Perayaan Natal Nasional 2024 sekaligus menyambut Tahun Baru 2025 dengan penuh semangat dan kebersamaan. A...
News21 Januari 2025 18:03
15 Tahun Wisma Kalla, Shaping the Future dengan Semangat Peduli dan Inovasi
MAKASSAR – Dalam suasana penuh rasa syukur dan semangat kebersamaan, Wisma Kalla merayakan hari ulang tahunnya yang ke-15 pada Senin, 20 Januari...
News21 Januari 2025 17:20
Demi Keselamatan Pengguna Jalan, Satlantas Polres Bone Dan BPBD Pangkas Ranting Pohon
BONE – Personel Satlantas Polres Bone dipimpin Kanit Kamsel IPDA Sasram bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone tampak...
News21 Januari 2025 13:27
Kolaborasi dengan Rappo.id Hingga Gelar Kuliah Tamu, Kalla Institute Komitmen Hadirkan Kegiatan Edukatif dan Inspiratif
MAKASSAR – Kalla Institute bersama Rappo.id, menggelar kegiatan seru dan mengedukasi melalui workshop bertajuk Transforming Plastic Waste into I...