JAKARTA – Konflik bersenjata yang dilakukan oleh Militer Myanmar menewaskan sedikitnya 86 warga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.
Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, pemerintah Indonesia pun menaruh simpati pada apa yang dialami Muslim Rohingya.
“Kita semua sangat prihatin dengan konflik tersebut. Semoga jumlah korban tidak terus bertambah,” ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/11/2016).
Baca Juga :
Pemerintah Indonesia, tegas Lukman, tidak boleh tinggal diam terhadap apa yang dialami Muslim Rohingya. Karena itulah, Kementerian Agama (Kemenag) masih terus memantau perkembangan situasi Rakhine dari dekat. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri pun terus dilakukan.
Lukman memaparkan, sejauh ini Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya membantu kelompok Muslim Rohingya sebagai wujud solidaritas dan upaya mewujudkan perdamaian; baik di dalam maupun luar negeri.
Indonesia, kata Lukman, turut membantu minoritas Muslim di Myanmar tersebut di forum-forum internasional meliputi berbagai aspek baik pendidikan dan kesehatan.
Tak hanya itu, ujar Lukman, Kemenang juga siap memfasilitasi tokoh agama Islam maupun Buddha serta akademisi sosial dari perguruan tinggi keagamaan negeri untuk membantu merumuskan resolusi konflik.
[NEXT]
“Banyak program yang telah dan terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia terkait nasib minoritas Muslim di Myanmar. Mari bantu kerja konkret tersebut dengan sikap spiritual yang tepat. Kita semua saling dukung untuk bertindak secara strategis,” imbuhnya.
Lukman juga menyerukan kepada umat Islam Indonesia untuk melakukan doa qunut nazilah demi keselamatan komunitas Muslim Rohingya di Rakhine, serta melaksanakan shalat ghaib untuk korban yang telah meninggal.
Pemerintah Myanmar hingga saat ini membantah bahwa militernya telah menewaskan Muslim Rohingya. Mereka disebut hanya menjalankan operasi pembersihan wilayah di lingkaran dalam negara bagian Rakhine.
Pasukan Myanmar berdalih hanya diterjunkan ke sepanjang perbatasan dengan Bangladesh di Rakhine untuk merespons serangan dari kelompok militan di pos penjagaan pada 9 Oktober 2016.
Sementara itu, Pasukan Militer Myanmar juga diketahui mengunci distrik tersebut sehingga menutup akses masuk para relawan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dan peninjau independen. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak agar perbatasan dengan Bangladesh tersebut dibuka. (*)
Komentar