Kantor Balaikota Makassar
MAKASSAR – Sebanyak delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar dilaporkan berkinerja buruk setelah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi di ruang pola, Balaikota Makassar.
“Harusnya setiap SKPD itu sudah merealisasikan belanja langsung pada triwulan IV itu di atas 80 persen, namun nyatanya masih ada SKPD yang belum realisasikannya,” ujar Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, di Makassar, Kamis.
Kedelapan SKPD yang berkinerja buruk diantaranya, Dinas Pemuda Olahraga (Dispora), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Selanjutnya, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Perternakan (DKP3), Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman modal (Disperindag).
Kedelapan SKPD ini masih belum mencapai target realisasi belanja langsung tahun 2012 karena belum mencapai 80 persen hingga triwulan IV.
“Sudah seharusnya seluruh SKPD sudah merealisasikan pada Desember ini karena pada Desember ini adalah evaluasi terakhir hasil kinerja SKPD dalam realisasi belanja langsung 2012,” katanya.
Ilham pun mewanti-wanti kepada SKPD agar serius menanggapi temuan ini, karena BPK telah melakukan pemeriksaan. “Untuk kepala SKPD jangan main-main. Karena saat ini BPK telah masuk untuk melakukan audit dan semoga ini menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Meskipun demikian, Ilham bisa sedikit memaklumi karena memang ada beberapa masalah seperti masalah administrasi yang sering terjadi di SKPD dalam realisasi belanja langsung tahun 2012.
Ilham mencontohkan salah satunya adalah anggaran pendidikan gratis untuk tingkat SMA/SMK di kota Makassar yang belum berjalan.
Hal tersebut terjadi karena untuk anggaran pendidikan gratis SMA/SMK masuk dalam anggaran perubahan sebesar Rp92 miliar yang belum bisa dicairkan karena masalah administrasi. Untuk itu Ilham menyampaikan kepada seluruh SKPD untuk tidak memaksakan jika tidak sanggup merealisasikan belanja langsung tahun 2012.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Ibrahim Saleh mengatakan, realisasi belanja langsung tahun 2012 terhambat karena beberapa hal seperti masalah tender.
Masalah tender ini sering terjadi karena ada beberapa panitia tender yang ternyata belum bersertifikat serta kurang memeliki tenaga kerja. “Hal yang lainnya adalah masalah pencairan dana yang sering terlambat. Hal ini terjadi karena laporan pertanggungjawaban setiap SKPD yang sangat lambat,” ujar Ibrahim.
Tetapi Ibrahim mengatakan, saat ini setiap SKPD optimistis bisa merealisasikan belanja langsung hingga 90 persen.(ant)
Komentar