Masyarakat Baduy Luar Pertanyakan Dugaan Kecurangan Pilgub Banten

BANTEN – Perwakilan masyarakat Baduy Luar dari Desa Kanekes, Lebak, Banten mendatangi kantor KPUD Kota Tangerang, Selasa (21/2/2017). Kedatangan mereka menyampaikan beberapa amanat dari para sesepuh terkait adanya informasi dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada Banten, khususnya di Kota Tangerang.

“Saya mendapatkan amanah dari para masyarakat Baduy bahwa mereka resah membaca dan melihat berita adanya kecurangan di Kota Tangerang. Maka, tujuan kami ke sini ingin menyampaikan langsung kepada Ketua KPUD agar Pilgub di Banten, khususnya Kota Tangerang harus bersih,” ujar Erwin, satu dari rombongan masyarakat Baduy, Selasa (21/2/2017).

Erwin, yang juga Dewan Penasehat Desa Kanekes menjelaskan, dengan adanya informasi bahwa di Kota Tangerang ada indikasi kecurangan, mereka sebagai masyarakat Baduy merasa khawatir atas isu tersebut. Salah satun issu ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara, maka surat suaranya dicoblos oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bahkan, yang tidak datang mencoblos hak suaranya dianggap tidak ada. Erwin menegaskan, kedatangan rombongannya ini bukan mewakili salah satu calon pasangan Gubernur. Mereka mengaku, telah menerima siapa pun yang menjadi Gubernur Banten pada periode 2017-2022.

“Pada dasarnya kami dukung siapa pun yang menjadi Gubernur, yang penting prosesnya berjalan dengan jujur dan adil. Soalnya di Baduy saja berjalan lancar tanpa ada kecurangan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Daerah Kota Tangerang, Sanusi Pane menyambut baik kedatangan masyarakat Baduy ini. Ia mengapresiasi sikap dari masyarakat Baduy yang masih perduli terhadap demokrasi di Banten.

“Kedatangan mereka ke sini hanya menyampaikan amanah, mereka yang mewakili kelompoknya tersebut hanya ingin demokrasi di Banten bisa semakin lebih baik,” kata Sanusi.

Sanusi menambahkan, pada prinsipnya KPU itu lembaga transparan. Sehingga saran serta kritik merupakan modal berharga untuk kemajuan sistem demokrasi di Indonesia.

“Siapa pun yang datang untuk menyampaikan saran serta kritik demi kemajuan sistem demokrasi di Banten, kami terima dengan baik tanpa melihat latar belakang mereka,” katanya. (*)