Logo Lintasterkini

Selama PPKM Level 3-4 Pemerintah Larang WNA dan TKA Masuk ke Indonesia

Andi Nur Isman
Andi Nur Isman

Kamis, 22 Juli 2021 11:51

Mnekumham Yasonna Laoly. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Mnekumham Yasonna Laoly. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

JAKARTA — Pemerintah resmi melarang tenaga kerja asing (TKA) dan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia. Aturan ini berjalan selama pemberlakukan PPKM Level 3-4 mulai 21 Juli 2021.

“Pemerintah juga melakukan pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat PPKM,” kata Menkumham Yasonna Laoly dalam jumpa pers virtual, dilansir Kumparan pada Kamis (22/7/2021).

Namun, dalam 2 hari ke depan, akan ada dispensasi sehingga TKA yang saat ini masih dalam perjalanan tidak akan langsung dideportasi.

Yasonna mengatakan ada kriteria khusus yang diberikan pemerintah untuk memberikan pengecualian bagi TKA untuk bisa masuk ke Indonesia.

Salah satunya adalah bagi mereka yang memiliki visa diplomatik dan visa dinas orang-orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas.

“Jadi transisi 2 hari. Saya sudah mintakan ke jajaran di bandara baik laut maupun udara untuk memberikan dispensasi transisi 2 hari karena baru ini kita umumkan secara resmi,” kata dia.

“Yang kita kecualikan adalah orang-orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas orang-orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas,” sambungnya.

Yasonna menyatakan, kebijakan ini ke depan akan melihat perkembangan dan situasi serta arahan dari Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Yasonna menegaskan dalam rangka memutus penyebaran Covid-19, pemerintah melarang TKA masuk ke Indonesia.

“Ini kebijakan kita dan nanti melihat perkembangan sesuai arahan presiden nantinya kita akan melihat kelonggaran berikutnya tergantung kepada situasi sementara ini kita membatasi tenaga tenaga kerja asing dan yang lain-lain kecuali yang lima kategori di atas untuk masuk ke Indonesia yang pembatasan sendiri pun tetap memerlukan rekomendasi dari kementerian terkait dan lembaga terkait,” tandasnya.(*)

 Komentar

 Terbaru

Bersama Melawan Covid-1930 Juli 2021 00:02
Sinergitas dengan Kampus, Kapolrestabes Makassar Ajak Mahasiswa Vaksin
Witnu juga menambahkan bahwa semoga vaksin yang disalurkan untuk mahasiswa STMIK Handayani akan mencover sehingga tidak mudah untuk terpapar pandemi c...
Hukum & Kriminal29 Juli 2021 23:48
Polda Sulsel Akhirnya Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi RS Batua Makassar
MAKASSAR– Kasus dugaan korupsi proyek RS Batua Makassar terus berlanjut dalam penyelidikan polisi. Kali ini, Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel ki...
News29 Juli 2021 23:09
Plt Gubernur Apresiasi Kakek 67 Tahun di Makassar yang Bersepeda Belasan Kilo demi Vaksinasi
MAKASSAR– Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menemui seorang kakek yang rela bersepeda untuk mendapatkan vaksin. Perjuangannya diapres...
News29 Juli 2021 22:53
Wali Kota Makassar Bakal Naikkan Insentif Satgas Pengangkut Jenazah Corona
MAKASSAR– Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan (Danny) Pomanto akan menaikkan insentif tim satgas pengangkut jenazah covid-19. Tingginya kasus kemati...