PALOPO – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Presiden RI telah menegaskan agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di seluruh daerah benar-benar tercukupi dan tidak menyulitkan masyarakat. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irjen Pol (P) Drs Frederik Kalalembang mendapati antrean kendaraan di sejumlah SPBU sepanjang jalur Sorowako–Palopo, Minggu (21/12/2025) siang, yang dinilai cukup panjang dan perlu mendapat perhatian serius.
Antrean tersebut terlihat di beberapa titik, khususnya di wilayah Wotu dan Tana Lili kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dari pantauan terlihat antrean kendaraan, baik truk angkutan maupun mobil penumpang mengular dan memakan waktu cukup lama, sehingga mengganggu kelancaran perjalanan masyarakat yang melintas di jalur tersebut.
Temuan itu terjadi saat Frederik melaksanakan agenda reses dan melakukan perjalanan darat dari Sorowako menuju Palopo. Melihat kondisi tersebut, ia tidak hanya mencatat sebagai laporan, tetapi langsung singgah dan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan di salah satu SPBU, guna memastikan pelayanan BBM berjalan sesuai ketentuan. Termasuk menanyakan kendala dan hampatan yang dirasakan supir truk yang akan mengisi BBM.
Menurut Frederik, antrean yang terbilang lumayan ini tidak boleh dianggap sepele, terlebih menjelang Nataru yang identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Ia mengingatkan agar kondisi serupa tidak dibiarkan berulang dan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar di kemudian hari.
Frederik pun mengimbau unsur Muspida, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, hingga kejaksaan, agar melakukan pengawasan ketat terhadap SPBU dan distribusi BBM. Ia meminta agar akar masalah antrean benar-benar dicari secara objektif, apakah berkaitan dengan distribusi, manajemen SPBU, atau potensi penyimpangan di lapangan.
“Kalau kita tanya ke Pertamina, informasinya stok BBM cukup. Tetapi di lapangan kita masih melihat antrean yang lumayan dan memakan waktu. Ini harus dicari penyebabnya supaya kebijakan pusat benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Frederik.
Ia menambahkan, persoalan BBM ini sejatinya sudah ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI. Frederik mengingatkan agar distribusi dan pengawasan BBM tidak boleh lengah. “Saya sudah sampaikan dalam RDP, jangan sampai stok BBM tiba-tiba lenyap di lapangan dan memicu antrean panjang. Kalau ini dibiarkan, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga bisa memicu gangguan kamtibmas dan kriminalitas,” tegasnya.
Sementara itu, Wandi, seorang sopir truk yang ditemui di lokasi, mengaku harus mengantre cukup lama untuk mendapatkan BBM. Antrean tersebut berdampak pada jadwal kerjanya. “Antreannya lumayan lama dan bikin perjalanan tertunda,” ujarnya. (*)
Komentar