JAKARTA – Perjuangan mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lepas dari peran para ulama atau kiyai dan santri. Saat ini para ulama/kiyai dan santri bersama-sama dengan TNI berperan penting dalam menyatukan visi dan misi rakyat untuk menjaga kebhinnekaan dan keutuhan NKRI.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A mewakili Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P di hadapan 150 ulama/kiyai dan santri dari 34 propinsi. Para ulama/kiyai dan santri ini merupakan peserta Dzikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Dzikir Hubbul Wathon, dengan tema “Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional” yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (22/2/2018).
Peran serta ulama/kiyai dan santri dalam menyikapi hal-hal yang bersifat fanatisme, anarkisme dan radikalisme sangat diharapkan untuk bisa memberikan ketenangan kepada generasi muda dan masyarakat. Dikatakan Didit Herdiawan, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang besar, beragam agama, memiliki banyak suku dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga faktor perbedaan itu sangat tinggi dan rentan menjadi pemicu konflik SARA (suku, agama, ras).
“Semangat para ulama/kiyai dan santri tentunya tidak akan pernah padam dalam menjaga kebhinnekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena sudah menjadi bagian atau elemen yang terpatri dalam jiwa patriotisme dan nasionalisme,” kata Didit Herdiawan.
Pada kesempatan ini, Kasum TNI mengingatkan, tahun 2018 akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Menurutnya, kondisi tersebut tentunya meningkatkan suhu politik, berpotensi menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal.
“Apabila ancaman-ancaman tersebut terus dibiarkan berlarut, tentu akan mengancam dan menghancurkan Bangsa Indonesia. Untuk itu, pelibatan TNI dalam tugas-tugas pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 disesuaikan dengan Peraturan Panglima TNI tentang netralitas TNI,” jelasnya.
Menurut Didit Herdiawan, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 yang akan diselenggarakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, dimungkinkan akan terjadi adanya kecurangan dalam penghitungan suara di masing-masing daerah yang dilakukan oleh kelompok tertentu demi kepentingan pribadi atau golongannya.
“Hal tersebut akan menimbulkan terjadinya kerusuhan yang mengarah kepada konflik sosial yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Kita harus waspada dan mampu menyikapi kondisi tersebut demi suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Wakil Presiden tahun 2019,” tutupnya. (*)