Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang Bergabung dengan Komisi I DPR RI: Fokus pada Pertahanan, Luar Negeri, Digitalisasi, dan Intelijen

JAKARTA  — Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang resmi menjadi anggota Komisi I DPR RI, yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, serta Intelijen. Dengan latar belakang sebagai purnawirawan Polri, Frederik diharapkan mampu memperkuat sinergi antara TNI dan Polri, terutama di era digitalisasi yang berkembang pesat.

Frederik menjelaskan bahwa partainya mengarahkan dirinya untuk memperbaiki koordinasi antara TNI dan Polri, khususnya dalam aspek digitalisasi keamanan nasional. “Beberapa polda sudah memiliki divisi siber, dan kami ingin mendorong agar program ini diperluas dan diperkuat di masa depan,” ujarnya, Rabu (23/10/2024).

Selain itu, Frederik juga ditunjuk untuk bergabung dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di mana ia akan terlibat dalam penyusunan berbagai undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan pertahanan, kepolisian, dan ketenagakerjaan.

Pembentukan Angkatan Siber: Matra Keempat TNI

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian Frederik dan Komisi I adalah pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan melanjutkan rencana ini, dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa pengembangan Angkatan Siber akan menjadi fokus utama.

Frederik menilai bahwa pembentukan Angkatan Siber merupakan langkah tepat dalam menghadapi tantangan keamanan global di era digital. Dengan pengawasan dan pengelolaan anggaran yang tepat, ia optimistis Angkatan Siber dapat berperan penting dalam menjaga kedaulatan siber Indonesia.

Penguatan Sinergi TNI-Polri di Era Digital

Kehadiran Frederik di Komisi I, yang juga duduk di Badan Legislasi, memperkuat komitmen untuk mendorong sinergi antara TNI dan Polri, dua lembaga yang perlu diperkuat dalam menghadapi kejahatan dan tantangan di masa depan. Frederik menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci dalam upaya ini. Menurutnya, pilihan peralatan keamanan harus benar-benar aman dari intervensi pihak asing agar ke depan, TNI dan Polri mampu mengelola keamanan siber secara terkoordinasi dan efektif.

Peran dalam Pengelolaan Bakamla dan Penguatan Coast Guard Indonesia

Selain tugasnya di Komisi I, Frederik juga akan mengawal pengelolaan anggaran untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla), lembaga tempat ia pernah bertugas. Dengan pengalamannya di Bakamla dan pemahaman mendalam tentang teknologi informasi, Frederik menegaskan pentingnya Bakamla sebagai cikal bakal Coast Guard Indonesia. Ia menyatakan bahwa masalah di perairan semakin kompleks, sehingga diperlukan kerja sama dengan instansi lain, seperti Polri, Kejaksaan, TNI AU dan TNI AD.

Frederik menambahkan bahwa ketika Bakamla terbentuk, ada Deputi dan beberapa Direktur dari kepolisian serta kejaksaan, namun saat ini semua posisi tersebut diisi oleh personel dari Angkatan Laut. Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan benturan tugas dengan TNI AL sendiri. Oleh karena itu, kerja sama lintas instansi sangat diperlukan untuk menangani masalah-masalah di perairan dengan lebih efektif.

Frederik menegaskan komitmennya untuk mengawal lembaga-lembaga strategis di bawah Komisi I, terutama dalam penguatan sistem hukum dan keamanan di era digital, serta undang undang yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas kedepan TNI AD dan TNI AU dan Polri. (*)