MAKASSAR – Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) mulai angkat bicara terkait dengan transparansi pemilihan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi-Selatan dan berencana melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis,(27/12/2018) di kantor Gubernur dan Kejati sulsel.
Fandi Alamsyah, selaku staf advokasi OPM berharap agar Gubernur Sulawesi-Selatan agar lebih selektif pada proses seleksi lelang jabatan kepala OPD terlebih agar dipantau oleh unsur kepolisian,kejaksaan dan ombusdman wilayah.
“Kami berharap agar Gubernur Sulsel. Prof. Nurdin Abdullah bisa lebih selektif pada proses lelang jabatan kepala OPD. Libatkan semua unsur Muspida tingkat I, Kejaksaan, Kepolisian serta Ombusdman, “ungkap Fandi Alamsyah
Secara intern lembaga OPM meminta agar pelaksanaan lelang jabatan mengutamakan orang berpengalaman dan memiliki kapabilitas bukan atas dasar balas budi politik.
“Agar kiranya, pelaksanaan lelang jabatan harus berdasarkan pengalaman, kapabilitas. Bukan karena balas budi politik, “tambahnya.
OPM juga minta ketegasan agar pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk memberi rekomendasi kepada Panitia Seleksi (Pansel) agar menolak calon kepala dinas yang pernah tersangkut dugaan kasus korupsi.
Khususnya Dinas Perkebunan provinsi Sulsel pada proyek bibit kakao sambung pucuk yang disinyalir ada keterlibatan salah satu calon kepala dinas Perkebunan Sulsel.
“Kiranya pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel bisa memberi kewenangan kepada Pansel untuk menolak calon yang diduga pernah terlibat skandal kasus korupsi, seperti di Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel. Dimana disinyalir, salah satu calon Kepala Dinas pernah terlibat skandal proyek bibit kakao, “tutup Fandy. (*)