JAKARTA – Masa tugas Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK akan segera berakhir pada 23 Juli 2017. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ketua Umum Asosiasi Tech Start-up Indonesia (Atsindo) Handito Joewono mengatakan, pihaknya berharap pengurus Dewan Komisioner OJK yang baru nanti bisa terus mengeratkan hubungan dengan Bank Indonesia dan lembaga-lembaga terkait lainnya agar kedepan bisa memahami kebutuhan startup di Indonesia.
“Startup teknologi sendiri bukan hanya berbasis digital saja, namun juga bisa merambah ke berbagai bidang mulai dari teknologi maritim, teknlogi argo dan energi,” kata Handito Joewono di Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Handito mengatakan, perusahaan-perusahaan yang berbasis teknlogi tersebut membutuhkan investasi yang cepat dan besar.
“Saya berharap ini menjadi PR yang sangat besar terkait dengan pengurus OJK yang baru agar bisa diwadahi antara lain dengan pembentukan papan kedua di Bursa Efek Indonesia,” kata Handito.
Ia menyebutkan, kalau misalnya memang tidak bisa di Bursa Efek Indonesia, OJK harus berani untuk memilih dengan membuat bursa efek yang baru.
Selain itu juga OJK harus berani mendorong instrumen-instrumen keuangan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang relatif resikonya lebih tinggi untuk melakukan pengembangan yang lebih jauh lagi.
“Supaya mewadahi pengembangan tech start up Indonesia, dimana saat muncul start up teknlogi digital di Indonesia jutru dibeli oleh pihak asing,” ujarnya.
Ia menyebutkan, hal itu disebabkan karena untuk mengembangkan sebuah start up dibutuhkan modal yang besar dan skema dalam negeri itu belum ada.
“Sementara Thailand, Singapura sudah membuat model-model pembiayaan termasuk bursa khusus start up,” katanya.
Ia menyebutkan, sebuah negara ini tidak akan bisa maju lebih cepat kalau tidak bisa mengembangkan teknologi. Apalagi sekarang kita masih sebagai pengguna teknologi, itu sama saja menikmati pertumbuhan perusahaan orang lain.
“Semua ini membutuhkan grand desain yang baik dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan pihak asing tetap bisa menjaga nilai keindonesiaan,” katanya. (*)