MAROS – Tidak seperti pada umumnya di tempat lain, Maros berkomitmen menjadikan diri kabupaten Literasi dengan diawali Focus Group Discussion yang melibatkan banyak organisasi kepemudaan. Antara lain, IMM, PMII, HMI, GMNI, HPPMI, GP Ansor, BKPRMI, Pospera, SAPMA, Fokus Maros, Madani Society, karang taruna dan lain-lain.
Kehadiran lebih 70 anggota dari semua organisasi kepemudaan yang tergabung dalam KNPI ini, menjadi sinyal energi yang kuat tersebarnya virus-virus gemar membaca dan ketrampilan literasi di tengah masyarakat Maros.
“Karena para pemuda sudah mau terjun langsung ditambah semua elemen-elemen kebijakan dan pendidik juga bergairah mendukungnya, semoga gerakan benar-benar besar dan bisa menjadi contoh gerakan literasi bagi kabupaten lain,” ujar Jamaruddin, Provincial Coordinator USAID PRIORITAS untuk Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu pembicara dalam Focus Group Discussion “Menuju Maros Sebagai Kabupaten Literasi” di ruang pola bupati Maros, Selasa (24/1/2017).
Selain anggota kepemudaan, FGD yang langsung dibuka oleh Bupati Maros, M Hatta Rahman, juga dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Maros, 2 anggota DPRD Provinsi Sulsel, Dinas Pendidikan Maros, Kemenag, IGI, PGRI, Forum Fasilitator Daerah USAID PRIORITAS, MKKS, MKKG dan berbagai unsur yang lain.
Tujuan pertemuan ini adalah untuk mendisain berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan baik di tingkat komunitas maupun tingkat sekolah untuk keberhasilan menjadikan Maros sebagai kabupaten literasi.
Selama FGD yang diorganisir oleh KNPI dan Pemerintah Daerah Maros ini, empat kelompok dibentuk merancang berbagai kegiatan literasi ke depan; kelompok sekolah, kelompok komunitas, kelompok kebijakan dan kelompok evaluasi dan monitoring. Kelompok sekolah mencanangkan akan melakukan berbagai kegiatan di sekolah seperti membaca lima belas menit, membuat taman-taman baca, pemilihan duta baca dan lain-lain.
Kelompok komunitas yang beranggotakan organisasi kepemudaan merencanakan pelaksanaan kegiatan seperti menghadirkan sudut baca di setiap sudut lingkungan seperti di masjid, ruang-ruang publik, diskusi akhir pekan, lomba membaca dan menulis dan lain-lain. Kelompok kebijakan memiliki agenda kegiatan untuk mendukung dan merancang perbup atau perda kota literasi, sosialisasi perbup atau perda, mendorong kebijakan anggaran dari desa dan membentuk tim teknis untuk mengawal gerakan literasi.
Sedangkan kelompok monitoring dan evaluasi mengagendakan akan menyusun instrument monev, melakukan monev, menganalisis hasil monev dan lain–lain. Hasil dari rancangan ini akan dimatangkan oleh kelompok kerja yang juga telah diputuskan keanggotaannya selama FGD tersebut.
“Tiga SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Infokom, dan Dinas Perpustakaan sudah bersedia mensukseskan kegiatan ini. DPRD sudah nyata akan mendukung regulasi pelaksanaannya, Bappeda juga sudah siap mengkoordinasikan dan memasukkan dalam perencanaan pembangunannya. Oleh karena itu, gerakan ini harus jadi besar dan tidak boleh gagal,” ujar Wawan Mattaliu, Anggota DRPD provinsi Sulsel dalam sambutannya.
Bupati Maros, Hatta Rahman, juga berkomitmen besar untuk menjadikan literasi sebagai gerakan yang menggema di masyarakat. “Karena periode kedua ini, tema pembangunan kita adalah pembangunan sumber daya manusia. Literasi merupakan jalan salah satunya,” ujar bupati yang berencana membangun perpustakaan besar di Maros ini. (*)