Kinerja Sektor Keuangan Sulsel Tetap Stabil, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Resilien
MAKASSAR – Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menilai bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan tetap stabil, tercermin dari peran intermediasi yang kontributif serta profil risiko yang tetap terjaga.
Di tengah berbagai tantangan dan dinamika perekonomian global maupun domestik, sektor jasa keuangan di wilayah ini terus menunjukkan ketangguhannya (resiliensi) dan menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap positif dan berada di atas rata-rata nasional.
Perkembangan Sektor Perbankan di Sulawesi Selatan
Pada posisi April 2025, total aset perbankan tumbuh sebesar 6,32 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp204,95 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,60 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp139,38 triliun.
DPK di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh tabungan dengan share 58,83 persen.
Adapun kredit yang disalurkan tumbuh sebesar 3,81 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp165,56 triliun.
Penyaluran kredit di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh penyaluran kredit produktif sebesar 53,80 persen, namun dari sisi pertumbuhan kredit didorong oleh kredit konsumtif yang tumbuh sebesar 7,87 persen.
Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit yang disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran memiliki porsi terbesar dengan share 22,98 persen dengan nominal mencapai Rp38,05 triliun.
Kinerja intermediasi perbankan Sulawesi Selatan terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 120,92 persen dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level 3,00 persen.
Perbankan Syariah turut menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada posisi April 2025.
Hal ini tercermin dari aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 17,19 persen (yoy) menjadi Rp17,25 triliun, dengan penghimpunan DPK yang tumbuh 13,60 persen menjadi Rp12,18 triliun dan penyaluran pembiayaan yang juga tumbuh sebesar 20,85 persen (yoy) menjadi Rp15,01 triliun.
Tingkat intermediasi perbankan Syariah berada pada level 123,25 persen dengan tingkat NPF pada level 2,10 persen.
Kredit usaha mikro mendominasi penyaluran Kredit UMKM di Sulawesi Selatan.
Realisasi kredit kepada UMKM di Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 1,23 persen (yoy) menjadi Rp61,48 triliun dengan share sebesar 37,88 persen dari total kredit yang disalurkan Bank Umum.
Penyaluran kredit UMKM di Sulawesi Selatan didominasi oleh kredit usaha mikro sebesar Rp33,61 triliun dengan share sebesar 54,67 persen dari total kredit UMKM. Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 914.523 debitur.
Perkembangan Pasar Modal di Sulawesi Selatan
Total SID investor pasar modal di Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi April 2025 mencapai 414.197 SID atau tumbuh sebesar 17,27 persen (yoy). Dari total investor pasar modal tersebut, yang terbanyak adalah investor reksa dana mencapai 394.238 SID atau tumbuh sebesar 16,71 persen (yoy).
Adapun nilai transaksi saham di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan April 2025 sebesar Rp7,94 triliun.
Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) di Sulawesi Selatan.
Pada sektor PPDP, total penjaminan pada perusahaan penjaminan per Maret 2025 tumbuh 25,02 persen menjadi Rp834 miliar dan total aset dana pensiun tumbuh sebesar 3,72 persen menjadi Rp1,60 triliun.
Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) di Sulawesi Selatan.
Pada sektor PVML di Sulawesi Selatan, total piutang perusahaan pembiayaan tumbuh 4,06 persen menjadi Rp19,03 triliun pada Maret 2025.
Namun di sisi lain, total pembiayaan perusahaan modal ventura terkontraksi sebesar -3,20 persen.
Total pinjaman yang disalurkan pada perusahaan pergadaian posisi Maret 2025 tumbuh 30,07 persen mencapai Rp8,32 triliun dan outstanding pinjaman pada fintech peer to peer lending tumbuh sebesar 44,41 persen menjadi Rp1,92 triliun dengan tingkat wanprestasi yang terjaga yaitu sebesar 1,78 persen.
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Sampai dengan 28 April 2025, OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah melaksanakan 61 kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, workshop, dan program edukasi lainnya, yang berfokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat dengan menjangkau sebanyak 513.648 peserta yang berasal dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, perempuan, dan tenaga kerja di berbagai sektor, termasuk masyarakat umum.
Selain edukasi keuangan, Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat juga melakukan pemetaan kebutuhan pengembangan desa yang perlu didukung melalui penyediaan akses keuangan.
Pemetaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di perdesaan. Berdasarkan data Mei 2025, Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah melakukan pendataan terhadap 7 desa, yaitu Desa Mandette, Desa Mattoanging, Desa Padang Sappa, dan Desa Wotu di wilayah Sulawesi Selatan, serta Desa Martajaya dan Desa Rea di wilayah Sulawesi Barat.
Kegiatan edukasi ini menjadi wujud nyata komitmen OJK dalam mendukung terciptanya masyarakat yang melek keuangan serta mampu mengakses layanan keuangan secara bijak.
Tidak hanya itu, upaya ini juga memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM melalui pelatihan cakap keuangan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Terkait layanan konsumen, per Mei 2025 terdapat 283 layanan konsumen yang terdiri dari 27 penerimaan informasi, 198 pemberian informasi, dan 58 layanan pengaduan.
Dari total layanan konsumen tersebut, sebanyak 143 layanan terkait perbankan, 52 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 58 layanan terkait Fintech, 1 layanan terkait Pergadaian, 1 layanan terkait Dana Pensiun dan 6 layanan terkait asuransi. Sedangkan, untuk SLIK per 30 Mei 2025 adalah sebanyak 5.468 layanan. (***)