Lintas Terkini

Pemerintah Persiapkan Dua Skema Vaksinasi Covid-19

Erick Thohir, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

JAKARTA — Saat ini pemerintah tengah berusaha untuk menahan laju penularan COVID-19. Salah satunya dengan mendatangkan vaksin. Oleh karena itu pemerintah mempersiapkan program vaksinasi ini dengan sebaik-baiknya.

Hal ini disampaikan Erick Thohir, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam acara webinar dengan tema “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19” yang diselenggarakan KPCPEN, Selasa (24/11/2020).

Menteri BUMN ini menegaskan, perjalanan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 nanti dilakukan secara transparan. Sejak awal, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI, IDI.

“Sejak awal perencanaan pengadaan vaksin semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan COVID-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data,” papar Erick Thohir.

Ia menyebut, terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin COVID-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data.

Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri.

Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu, skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran. Sistem kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan.

“Kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri,” kata Erick Tohir. (*)

Exit mobile version