JAKARTA – Kasus penembakan yang melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ryanto Ulil Anshar, menyita perhatian publik. Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, seorang alumni Akpol 1988, turut memberikan pandangannya mengenai insiden yang mencoreng institusi kepolisian ini.
Dalam pernyataannya, Frederik yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya manajemen yang baik dalam kepemimpinan kepolisian, terutama bagi seorang kapolres yang memegang kendali penuh atas seluruh jajarannya.
Ia juga mengaku menyesalkan adanya kasus penembangan ini. Sebagai mantan anggota Polri dirinya sangat prihatin dengan kejadian polisi tembak polisi ini. Hal ini harus menjadi evaluasi bersama.
“Sebagai seorang pemimpin, mulai dari kapolsek hingga kapolres, saya selalu memastikan kesehatan organisasi (OH) berada dalam kondisi baik. Jika ada masalah, langkah harus segera diambil. Pemimpin tidak boleh membawa ego pribadi, melainkan harus fokus pada penyelesaian masalah secara profesional,” ujar Frederik Minggu (24/11/2024).
Frederik menilai insiden di Polres Solok Selatan ini sebagai cerminan dari lemahnya pengawasan dan kepemimpinan di tingkat kapolres. “Seharusnya kapolres mengetahui dinamika internal stafnya. Ketika ada potensi konflik, kapolres harus segera turun tangan, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan seperti kasat atau kabag ops,” tegasnya.
Frederik Kalalembang (tengah) saat melakukan rapat di Komisi III DPR RI
Ia juga mengungkapkan bahwa masalah ini kemungkinan sudah berlangsung lama dan diabaikan oleh kapolres. Hal ini terlihat dari eskalasi konflik hingga Kabag Ops mendatangi rumah dinas kapolres dan melakukan tindakan penembakan. Frederik menilai situasi tersebut terjadi karena tidak adanya upaya penyelesaian konflik sejak awal.
Manajemen Konflik dan Pentingnya Tugas Kapolres
Frederik menyoroti bahwa kepemimpinan kapolres sangat menentukan dalam mengelola konflik semacam ini. Ia menyebutkan bahwa peran kapolres sebagai manajer mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. “Kapolres memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan konflik internal tidak berlarut-larut. Jika kabag ops merasa ada kejanggalan, misalnya terkait penanganan tambang ilegal, kapolres seharusnya segera memfasilitasi diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara transparan.”
Menurut Frederik, penembakan ini bukan hanya tentang hubungan personal antarpejabat, tetapi lebih kepada dilema dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Kasat reskrim menjalankan perintah atasan, sementara kabag ops bertindak sebagai pengendali operasional. Ketidakseimbangan dalam koordinasi tugas ini, menurutnya, menunjukkan kurangnya kepemimpinan efektif dari kapolres.
Pelajaran bagi Institusi Polri
Frederik menegaskan bahwa tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran kepolisian. “Manajemen konflik harus menjadi prioritas. Kapolres sebagai pemimpin harus memastikan seluruh jajarannya bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa tumpang tindih atau konflik kepentingan. Jika ada masalah, kapolres harus mengambil alih dan menyelesaikannya dengan kepala dingin,” tutupnya.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemimpin dalam menjaga kesehatan organisasi dan mencegah konflik internal yang dapat berujung pada tragedi. Institusi Polri diharapkan dapat mengambil pelajaran dari insiden ini untuk memperbaiki sistem manajemen dan kepemimpinan di masa mendatang. (*)