Logo Lintasterkini

Meninggal Sejak Zaman Orba, Nama Orang Ini Selalu Muncul di DPT Pilkada

Muh Syukri
Muh Syukri

Jumat, 25 Januari 2013 18:18

ilustrasi/dtc
ilustrasi/dtc

ilustrasi/dtc

SEMARANG – Proses pendataan memang rumit. Di berbagai tempat, data pemilih kadang silang sengkarut. Di Jateng, ada orang yang meninggal sejak zaman Orde Baru dan hingga kini namanya selalu muncul dalam DPT Pilkada.

Petugas Pemuktahiran Data Pemilihan (PPDP) TPS 2 Kelurahan Pedurungan Tengah, Haryono mengungkapkan hanya dari satu wilayah RT 5 RW I tercatat ada lima warga yang sudah meninggal dan masih dicatat sebagai pemilih. Bahkan di antaranya ada yang meninggal belasan tahun lalu.

“Namanya Pak Kasri, beliau meninggal sudah sejak jaman pemerintahan Soeharto dan namanya masih muncul sebagai pemilih setiap kali ada pilkada,” kata Haryono di rumahnya, Jl Pedurungan Tengah, Jumat (25/1/2013).

“Sementara di RT 3 sudah ada empat yang seperti itu,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, ada warga kelurahan lain yang masuk ke data pemilih di Pedurungan Tengah. Nama pemilik rumah baru dan pemilik rumah lama yang sudah pindah juga saling bertumpuk, dan masih banyak kejanggalan lainnya.

“Tertulis jelas warga kelurahan Palebon, tapi masuk ke Pedurungan Tengah. Dobel nama banyak. Terus satu rumah seolah penghuninya banyak, itu karena pemilik rumah lama masih terdata,” tandasnya.

Haryono menambahkan, salah satu tugas PPDP adalah mengoreksi data. Namun yang membuat bingung, data lama yang seharusnya sudah disortir dari hasil pemuktahiran pilkada sebelumnya masih saja muncul sampai sekarang.

“Bikin pusing, kalau tidak menguasai daerahnya bakal kesulitan. Setiap pilkada selalu seperti ini,” kata pria yang sudah menjadi petugas pemuktahiran sejak Pilkada 1998 itu.

“Ini tertulis ‘data pemilih’ pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2013, bukan ‘data pemilih sementara’,” tegasnya.

Ia menambahkan rekan-rekannya sesama PPDP juga mengalami permasalahan yang sama dari data yang diberikan pemerintah provinsi itu. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Jateng, Fajar Subhi A. K Arif mengatakan, kesalahan data seperti yang dicontohkan Haryono tersebut memang sering terjadi. Sebab itu, PPDP dipersilahkan untuk mencoret nama-nama yang tidak valid.

“Itu sering terjadi. Tugas PPDP untuk mencoret nama tersebut. Itu problem di lapangan,” tandasnya.

Kesalahan data seperti itu, lanjut Fajar, bisa mengurangi jumlah pemilih pada Pilkada Jateng 2013 yang akan dilaksanakan 26 Mei mendatang.

“Dari 29 juta bisa susut jumlahnya tapi bisa juga nambah. Kalau belum terdaftar di DP4 kan kami tambahkan,” jelasnya.

“Untuk sementara data yang masuk sudah 60 persen dari 29 juta orang,” tutup Fajar.
(dtc)

 Komentar

 Terbaru

News18 April 2025 16:22
UNICEF, Jenewa Madani Indonesia, Pemprov Sulsel Gelar Dialog Interaktif Gizi dan Pencegahan Stunting
MAKASSAR – Pendekatan komunikasi perubahan perilaku menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia, khususnya di Su...
News18 April 2025 16:04
Dorong Penelitian & Pengabdian Masyarakat, Kalla Institute Perkuat Kerja Sama dengan BPS Sulsel
MAKASSAR– Kalla Institute terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi nyata kepada masyarakat. Ke...
News18 April 2025 11:56
Gubernur Andi Sudirman Komitmen Cegah dan Percepat Penurunan Stunting di Sulsel
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam mencegah dan mempercepat penurunan angka stunting sebagai bagian da...
News18 April 2025 11:04
Kurang dari 24 Jam, Oknum Dokter Kandungan Diduga Lecehkan Pasien Hamil di Garut Berhasil Diamankan Satreskrim Polres Garut
GARUT — Satreskrim Polres Garut bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pelecehan terhadap seorang pasien hamil oleh oknum dokter kandungan di sebuah ...