ilustrasi/dtc
SEMARANG – Proses pendataan memang rumit. Di berbagai tempat, data pemilih kadang silang sengkarut. Di Jateng, ada orang yang meninggal sejak zaman Orde Baru dan hingga kini namanya selalu muncul dalam DPT Pilkada.
Petugas Pemuktahiran Data Pemilihan (PPDP) TPS 2 Kelurahan Pedurungan Tengah, Haryono mengungkapkan hanya dari satu wilayah RT 5 RW I tercatat ada lima warga yang sudah meninggal dan masih dicatat sebagai pemilih. Bahkan di antaranya ada yang meninggal belasan tahun lalu.
“Namanya Pak Kasri, beliau meninggal sudah sejak jaman pemerintahan Soeharto dan namanya masih muncul sebagai pemilih setiap kali ada pilkada,” kata Haryono di rumahnya, Jl Pedurungan Tengah, Jumat (25/1/2013).
“Sementara di RT 3 sudah ada empat yang seperti itu,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, ada warga kelurahan lain yang masuk ke data pemilih di Pedurungan Tengah. Nama pemilik rumah baru dan pemilik rumah lama yang sudah pindah juga saling bertumpuk, dan masih banyak kejanggalan lainnya.
“Tertulis jelas warga kelurahan Palebon, tapi masuk ke Pedurungan Tengah. Dobel nama banyak. Terus satu rumah seolah penghuninya banyak, itu karena pemilik rumah lama masih terdata,” tandasnya.
Haryono menambahkan, salah satu tugas PPDP adalah mengoreksi data. Namun yang membuat bingung, data lama yang seharusnya sudah disortir dari hasil pemuktahiran pilkada sebelumnya masih saja muncul sampai sekarang.
“Bikin pusing, kalau tidak menguasai daerahnya bakal kesulitan. Setiap pilkada selalu seperti ini,” kata pria yang sudah menjadi petugas pemuktahiran sejak Pilkada 1998 itu.
“Ini tertulis ‘data pemilih’ pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2013, bukan ‘data pemilih sementara’,” tegasnya.
Ia menambahkan rekan-rekannya sesama PPDP juga mengalami permasalahan yang sama dari data yang diberikan pemerintah provinsi itu. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Jateng, Fajar Subhi A. K Arif mengatakan, kesalahan data seperti yang dicontohkan Haryono tersebut memang sering terjadi. Sebab itu, PPDP dipersilahkan untuk mencoret nama-nama yang tidak valid.
“Itu sering terjadi. Tugas PPDP untuk mencoret nama tersebut. Itu problem di lapangan,” tandasnya.
Kesalahan data seperti itu, lanjut Fajar, bisa mengurangi jumlah pemilih pada Pilkada Jateng 2013 yang akan dilaksanakan 26 Mei mendatang.
“Dari 29 juta bisa susut jumlahnya tapi bisa juga nambah. Kalau belum terdaftar di DP4 kan kami tambahkan,” jelasnya.
“Untuk sementara data yang masuk sudah 60 persen dari 29 juta orang,” tutup Fajar.
(dtc)
Komentar