Frederik Kalalembang Desak Pengusutan Tuntas Penyerangan Polres Tarakan

TARAKAN – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (P) Drs. Frederik Kalalembang, menegaskan bahwa insiden dugaan penyerangan terhadap Markas Kepolisian Resor (Polres) Tarakan harus diusut tuntas dan transparan. Ia menekankan bahwa siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.

“Negara kita adalah negara hukum, sehingga siapa saja yang melakukan tindak pidana harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku,” tegas Frederik, Selasa (25/2/2025).

Pernyataan ini muncul setelah peristiwa mengejutkan yang terjadi pada Senin (24/2/2025) malam. Berdasarkan laporan yang beredar, sekitar pukul 22.45 WITA, sebuah truk berwarna hijau yang diduga membawa sekitar 20 orang melaju dari arah tempat hiburan malam (THM) di Tarakan. Truk tersebut berhenti di depan Bank Mandiri di Jalan Yos Sudarso, tak jauh dari Mako Polres Tarakan.

Tak lama kemudian, kelompok tersebut turun dan berjalan kaki menuju markas kepolisian, diduga membawa benda seperti batu, kayu, dan besi. Setibanya di lokasi, mereka langsung melakukan pemukulan terhadap lima anggota kepolisian yang tengah berjaga.

Tak hanya melakukan dugaan kekerasan terhadap personel kepolisian, kelompok ini juga merusak berbagai fasilitas di area Mako Polres Tarakan. Sejumlah barang yang mengalami kerusakan meliputi meja dan kursi di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), beberapa kaca di ruang Satuan Penegakan Hukum (ETLE) dan Kapolres, serta pintu dan jendela kaca lainnya.

Frederik Kalalembang menekankan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan hukum. Apalagi, dari rekaman kamera pengawas dan tayangan di berbagai media televisi, para pelaku terlihat jelas melakukan aksi tersebut. Hal ini, menurutnya, harus menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas mereka yang terlibat.

“Para pelaku sudah jelas terlihat dalam rekaman CCTV dan juga dari sisi televisi. Dengan bukti yang ada, tidak ada alasan untuk tidak memproses mereka secara tuntas. TNI juga harus terbuka dalam menyampaikan ke publik siapa saja yang terlibat, agar ada efek jera bagi anggota lainnya dan peristiwa serupa tidak terulang di masa depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Frederik menilai bahwa upaya damai dalam menyelesaikan konflik antar-aparat memang penting dan patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa perdamaian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan proses hukum.

“Selama ini selalu ada upaya damai, dan itu memang langkah yang baik. Tetapi damai bukan berarti hukum berhenti. Proses hukum harus tetap berjalan agar ada kejelasan dan keadilan, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tambahnya.

Hingga saat ini, pihak kepolisian bersama unsur terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi lengkap serta motif di balik peristiwa tersebut. (*)