Logo Lintasterkini

PAD Makassar Rendah, Legislator: Wajar Kalau Tidak Ada TPP

Andi
Andi

Minggu, 25 April 2021 16:42

Ilustrasi/Istimewa
Ilustrasi/Istimewa

MAKASSAR — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang minim membuat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terganggu. Terancam tidak cair.

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo menilai penurunan PAD Makassar di triwulan pertama tahun ini disebabkan banyak hal. Selain kebijakan pembatasan aktivitas objek pajak, juga belum maksimalnya kinerja OPD yang mengelola PAD.

“Jadi kalau kurang maksimal realisasinya, wajar kalau tidak ada TPP. Karena sumber pembayaran TPP itu dari PAD,” kata dia, Minggu (25/4/2021).

Persoalan lain, minimnya setoran perusda membuat PAD Makassar ikut merosot. Keberadaannya tidak mampu menopang PAD.

Dari enam perusda milik pemerintah kota, hanya PDAM yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Itu pun menurut dia, jumlahnya masih jauh dari potensi yang ada.

“Cuma PDAM yang memberikan kontribusi signifikan, namun tetap dituntut untuk lebih maksimal lagi. Perusda lain masih jauh dari harapan,” tutur dia.

Menurutnya, perusda seharusnya bisa melakukan efisiensi terhadap operasional cost. Sehingga pendapatan yang diperoleh perusda tidak melulu digunakan untuk biaya operasional.

“Sebesar apapun potensi yang dimiliki tanpa dibarengi efisiensi operasional maka sisa hasil usaha (SHU) akan tetap kecil,” ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso berharap penurunan PAD tidak mempengaruhi pembayaran TPP dan THR ASN.

Terlebih di bulan Ramadan, masyarakat khususnya ASN menaruh harapan besar bisa mendapat penghasilan di luar gaji.

“Utamanya masalah THR, inikan ada momennya. Tidak berlaku setiap bulan. Jadi saya harap THR itu tetap ada,” ungkap Andi Hadi.

Dia menilai penurunan PAD sebagai hal yang wajar. Pasalnya, saat ini Kota Makassar masih dipengaruhi pandemi Covid-19. Selain itu, ada juga kebijakan pembatasan aktivitas usaha khususnya di sektor pariwisata.

Seharusnya, kata dia, Pemkot Makassar bisa memberi keleluasaan kepada OPD untuk melakukan akselerasi dengan tujuan menggenjot PAD. “Laporan monev sekarang ini, PAD kita masih sangat minim. Itu perlu digenjot,” ujar dia.(*)

 Komentar

 Terbaru

News29 November 2024 23:10
Frederik Kalalembang Temui Kapolda Sulsel, Soroti PT Masmindo dan Apresiasi Keamanan Pilkada
MAKASSAR – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, mengadakan pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Selatan, ...
News29 November 2024 20:45
Bumi Karsa Tuntaskan Penanaman 5.500 Pohon di Sulawesi, Jawa hingga Sumatera
MAKASSAR – Bumi Karsa kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Penanaman 5.500 pohon telah dilakukan pada berbagai pro...
Ekonomi & Bisnis29 November 2024 20:39
Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Sulselbar-BPS Kembali Gelar SNLIK 2025
MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulsel Sulbar bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel dan BPS Provinsi Sulbar ke...
News29 November 2024 14:04
PPDB Sekolah Islam Athirah Dibuka Mulai 1 Desember 2024
MAKASSAR – Sekolah Islam Athirah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 mulai 1 Desember 2024. Total kuota yang dis...