JAKARTA – Kondisi politik dan ekonomi serta keamanan kawasan Asia Pasifik saat ini sedang menghangat. Berbagai permasalahan di tingkat global, regional dan nasional Indonesia menjadi spektrum ancaman yang berdampak terhadap keamanan nasional yang perlu diantisipasi.
Untuk itu, TNI telah menyiapkan kebijakan strategi dan upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi kondisi keamanan tersebut. Demikian dipaparkan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P yang dibacakan oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A pada acara Round Table Discussion (RTD) ‘Mengantisipasi Kondisi Keamanan Kawasan Asia Pasifik Guna Mengurangi Implikasinya Dalam Rangka Ketahanan Nasional’.
Kegiatan RTD tersebut diikuti oleh segenap pejabat terkait dari Kementerian, Lembaga Negara dan Universitas yang bertempat di Ruang Kresna, Gedung Astragatra Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Rabu, (23/5/2018).
Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, berbagai tren permasalahan di tingkat global, regional dan nasional yang tersebar dalam spektrum ancaman mensyaratkan perlunya pemahaman, pemikiran, mekanisme dan model baru yang adaptif untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman baru. Sesuai amanat Undang-Undang, TNI berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, sehingga harus selalu siap siaga.
Dalam paparannya, Panglima TNI juga menyampaikan, TNI selaku garda terdepan dan benteng terakhir NKRI telah menyiapkan konsep kesiapsiagaan TNI dalam rangka melaksanakan tugas pokok yang diamanatkan Undang-Undang dalam hal menangkal segala kemungkinan ancaman. Oleh karena itu, disiapkan konsep kesiapsiagaan Komando Gabungan TNI yang didukung oleh kesiapan Alutsista, personel dan anggaran TNI.
Dijelaskan juga, kesiapsiagaan Komando Gabungan (Kogab) TNI tersebut diwujudkan dalam bentuk Komando Gabungan yang menjalankan 4 (empat) Operasi Militer Perang TNI, yaitu Operasi Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI, Operasi Siaga Tempur Laut, Operasi Pengamanan Perbatasan Ambalat dan Operasi Pertahanan Udara. Selain itu juga digelar total 48 Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI yang terdiri dari 21 operasi di dalam negeri dan 27 lainnya di luar negeri dalam misi penugasan PBB.
“Kedepan akan dibentuk 3 (tiga) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI dan pangkalan TNI terpadu yang berlandaskan konsep Trimatra Terpadu,” jelas Hadi Tjahjanto. (*)