MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan pentingnya komunikasi risiko dan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi krisis kesehatan yang mungkin muncul di masa mendatang.
Hal ini dikemukakan bersamaan dengan pengumuman hasil rangkaian kegiatan “Gebyar Pekan Vaksinasi Covid-19 Inklusif” yang sejak bulan Juni dilaksanakan berturut-turut di Kabupaten Maros, Pinrang, Enrekang, Bone, dan Gowa. Sesi dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra-mitra pendukung kegiatan.
“Kita tidak bisa lagi mengatakan tidak siap, tiap kali ada bencana atau krisis kesehatan terjadi. Kita tidak saja harus memperkuat sistem mitigasi dan terus menegakkan praktik baik, tetapi juga menyediakan informasi yang cukup agar masyarakat dapat menghindari risiko yang mengancam kesehatannya, dan terhindar dari berbagai risiko yang mengancam jiwanya,” tegas Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Darmawan Bintang.
Baca Juga :
Darmawan melanjutkan, “Kunci keberhasilan lain adalah senantiasa melibatkan peran aktif berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah. Inilah yang disebut ketahanan kesehatan yang berkelanjutan, karena semua pihak dengan penuh kesadaran membantu mencari solusi, dan secara aktif terlibat dalam melindungi kesehatan masyarakat. Sebaliknya, layanan kesehatan pun perlu bergerak lebih inklusif agar setiap individu dapat merasakan manfaat yang sama dan setara.”
Oleh karenanya, Darmawan mendorong kerja kolaboratif antar pihak yang bisa memacu inovasi dan mempercepat pencapaian tujuan sebagaimana yang ditunjukkan dalam seri kegiatan vaksinasi inklusif tersebut. Ia menyebutkan bahwa program mitigasi Covid-19 sesungguhnya menjadi sarana untuk mempererat kerjasama antar pihak dan lintas sektor.
Upaya untuk membangkitkan kesadaran kolektif ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP). John Leigh, Team Leader Program AIHSP menjelaskan pentingnya cara pandang dan pendekatan ‘One Health’ yang mengindahkan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan sebagai tiga hal yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi.
John mengatakan, “Kita belum terlindungi bila belum semua orang terlindungi. Pemenuhan kebutuhan informasi publik terkait komunikasi risiko yang lebih aksesibel dan inklusif harus diupayakan oleh semua pihak demi memastikan semua orang dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan yang berbeda, seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan dan kelompok rentan lainnya dapat mengakses informasi dan layanan publik dengan tepat dan nyaman.”
Penyelenggaraan kegiatan vaksinasi yang inklusif dan proaktif, serta berfokus pada layanan kelompok rentan di sebanyak 5 kabupaten tersebut, menghasilkan sejumlah pencapaian; total peserta vaksinasi yang berhasil dijangkau sebanyak 760 orang termasuk di antaranya 186 penyandang disabilitas, 32 orang lansia, dan 371 perempuan. Melalui kegiatan Pekan Gebyar Vaksinasi Covid-19 Inklusif ini pula, 152 orang, baik perempuan maupun laki-laki, telah berhasil mengakses layanan pencatatan kependudukan baik berupa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, penyelerasan Kartu Keluarga, maupun pemutakhiran data.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Arman Bausat, Sp.B, Sp.OT menyatakan pihaknya telah menyusun panduan penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 yang inklusif bersama-sama sejumlah organisasi penyandang disabilitas dan mengimplementasikan model tersebut, dimana para tenaga kesehatan juga belajar banyak mengenai etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
“Pemahaman baru bagi tenaga kesehatan tentang etika berinteraksi dengan kelompok penyandang disabilitas dan lansia ini, sama pentingnya dengan pencapaian target jumlah penerima vaksin seperti yang selama ini difokuskan dalam layanan vaksinasi regular,” ungkapnya. Oleh karenanya, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan akan segera menebarkan pesan pembelajaran ini kepada seluruh kantor dinas di seluruh kabupaten/kota.
Pada kesempatan ini dr. Arman juga menyampaikan, “Keterlibatan Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas (IKK) dan Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) Universitas Hasanuddin sebagai salah satu motor penggerak dan implementer vaksinasi inklusif di Kabupaten Maros perlu diperluas untuk mencakup daerah lain di Sulawesi Selatan. Apa yang dilakukan oleh tim ini sangat efektif berkontribusi dalam meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19.”
Kolaborasi lintas pihak memang menjadi warna utama penyelenggaraan seri vaksinasi inklusif ini. Selain melibatkan Departemen IKK/IKM, kolaborasi lainnya dengan Universitas Hasanuddin adalah pengerahan tenaga mahasiswamahasiswi yang sedang menempuh Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lokasi vaksinasi. “Dukungan dan layanan terhadap penyandang disabilitas dapat menjadi tema potensial program KKN para mahasiwa/mahasiswi Universitas Hasanuddin, juga membuka kesempatan bagi pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Peduli Penyandang
Disabilitas di masa mendatang,” sebut Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Adi Maulana, ST, M.Phil
Secara jangka panjang, Universitas Hasanuddin bahkan berinisiatif untuk menjadikan Komunikasi Risiko, Komunikasi Kebencanaan, Komunikasi Perubahan Perilaku, dan Komunikasi yang Inklusif sebagai mata kuliah atau bagian dari kurikulum. Kalangan akademisi memandang pengetahuan dan keterampilan tentang hal-hal tersebut sangatlah penting untuk mewujudkan masyarakat yang solid, kohesif, dan berketahanan dalam menghadapi berbagai bentuk bencana, baik bencana alam, bencana sosial, maupun bencana kesehatan.
Contoh pelibatan kelompok rentan secara inklusif yang ditunjukkan dalam program ini selaras dengan semangat Sekolah Luar Biasa (SLB) yang melayani anak dengan kebutuhan khusus. “Penyelenggaraan kegiatan vaksinasi di SLB berarti membantu sebanyak-banyaknya siswa-siswi penyandang disabilitas untuk dapat menerima vaksin Covid-19. Hal ini juga membantu menggugah institusi pendidikan lainnya untuk menjadikan dirinya lebih inklusif, dapat diakses, dan dapat menyediakan layanan pendidikan maupun layanan esensial lainnya bagi mereka yang berkebutuhan khusus,” tukas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Setiawan Aswad.
Lebih jauh, percepatan jangkauan vaksin Covid-19 di kalangan kelompok rentan ini, dapat dipahami sebagai komitmen untuk memastikan dukungan pemerintah dalam pemulihan ekonomi yang telah menjangkau kelompok rentan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Sukarniaty Kondolele mengatakan bahwa pengumpulan dan pemutakhiran data peserta vaksin dapat dimanfaatkan untuk membuka akses terhadap layanan publik lain – yang juga inklusif. “Data profil kelompok rentan penerima vaksin Covid-19 secara aktual dapat membantu membuka akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk instrumen dukungan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, dan tentunya layanan BPJS atau Universal Health Care yang dikelola oleh sektor kesehatan,” pungkasnya.
Melalui layanan publik yang lebih inklusif, diharapkan informasi dan layanan umum dapat lebih mudah diakses dengan tepat dan nyaman oleh masyarakat dengan berbagai kebutuhan sehingga ketahanan kesehatan masyarakat lebih terjamin.
“Gaya hidup sehat, protokol kesehatan, dan upaya preventif yang diterapkan sepanjang masa pandemi virus corona, juga berlaku untuk mencegah penyakit-penyakit lainnya – tidak sebatas Covid-19 – demi ketahanan kesehatan yang berkelanjutan,” tutup Darmawan Bintang. (*)
Komentar