JAKARTA TIMUR – Pergantian pejabat di lingkungan TNI mengandung aspek kaderisasi yang dilakukan demi keberlangsungan organisasi, yang harus ditingkatkan dari sisi profesionalisme dan kemampuannya dalam mengantisipasi, serta menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hal tersebut dikatakan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P saat memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapusku TNI dari Brigjen TNI Abdul Rasyid, SE kepada Kolonel Cku Drs. Imam Baidhowi, M.M.
Upacara sertijab tersebut berlangsung di Ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (26/2/2018). Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menuturkan, pergantian pejabat dalam suatu organisasi merupakan sebuah keniscayaan yang dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme yang baik, termasuk pergantian pejabat di lingkungan TNI. Pergantian tersebut dilaksanakan tidak hanya untuk kepentingan organisasi TNI, tetapi juga merupakan bagian dari pembinaan personel.
“TNI sebagai institusi negara senantiasa dituntut untuk berbenah dan terus berupaya dalam rangka mencapai tujuan sesuai visi dan misi bagi kemajuan TNI. Saya menaruh harapan besar kepada Kapusku TNI yang baru untuk meningkatkan, mengembangkan intelektualitas dan kapabilitas personel keuangan guna keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Pusku TNI,” ucap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Baca Juga :
Panglima TNI ini mengemukakan, sebagai prajurit harus menyadari tugas dan tanggung jawab yang diemban. Tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada TNI, tetapi juga kepada Bangsa dan Negara.
“Oleh sebab itu, awali pelaksanaan tugas dan jabatan yang diemban dengan niat yang tulus dan mulia. “Berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kekuatan dan perlindungan dalam mengemban amanah tersebut,” harapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Perwira yang dipercaya menduduki posisi yang berkaitan dengan anggaran agar dapat mengawal penggunaan anggaran yang telah dialokasikan negara untuk TNI dan harus dikelola sebaik mungkin. Penggunaan anggaran harus berdasarkan perencanaan yang matang dan terukur, serta harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pelaksanaan tugas pokok TNI sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan lingkungan strategis, sehingga diperlukan langkah bijak dan cermat, dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia demi tercapainya tugas pokok yang dibebankan negara kepada TNI,” katanya.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berpesan, agar mengoptimalkan pelaksanaan manajemen dan pengelolaan anggaran harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas dan melakukan inovasi-inovasi yang kreatif. Hal itu perlu dilakukan agar anggaran TNI berdaya guna dan berhasil guna demi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI.
“Dengan manajemen dan pengelolaan anggaran yang baik, transparan dan akuntabel maka diharapkan TNI dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tutupnya. (*)
Komentar