MAKASSAR – Kota Makassar kini dipimpin Moh Ramdhan “Danny” Pomanto dan Fatmawati Rusdi usai dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2024, Jumat (26/02/2021).
Masyarakat tentu menanti gebrakan keduanya selama memimpin tanah daeng ini. Begitu juga yang disampaikan Pengamat Politik dan Kebangsaan, Arqam Azikin.
Namun di awal kepemimpinan Danny-Fatma, Arqam lebih cenderung mendorong Danny Pomanto (DP) untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan Pemkot Makassar di era Penjabat (Pj) Wali Kota menjabat.
“Ini yang kemudian penting dilakukan di awal pemerintahan sebelum mengakselerasi program kerja,” kata akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar ini.
Selain itu, Arqam yang akrab disapa “Kaks” ini juga bilang, agar Danny-Fatma segera melakukan konsolidasi internal. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang berbau politik praktis di lingkup pemerintahan.
Itu kata dia, lebih kepada penempatan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat.
“Pelayanan publik kemarin ini di era Pak Rudy (Pj Wali Kota) hampir kita tidak tahu kemana arah tujuan dari pelayanan yang dilakukannya. Pak Danny kemudian harus mendekatkan lagi pelayanan publik kota dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” pungkasnya.
Dan sebagai bentuk tanggungjawab moral, Danny-Fatma menurut Arqam, harus melakukan penguatan secara integritas kepada seluruh OPD untuk melakukan pencegahan korupsi dan praktik KKN lainnya.
“Karena ini menyangkut kredibiltas pemerintah kota. Apalagi Pak Danny pernah jadi wali kota dan sekarang kembali lagi. Dan Ibu Fatma menyambut proses pemerintahan yang pernah dilakukannya,” ujar Kaks.
Kembali ke soal keuangan, Arqam harap agar penggunaan anggaran penanganan covid-19 diaudit. Yang jumlahnya terbilang fantastis hingga Rp200 miliar lebih.
“(Diaudit) apa saja penggunaannya. Karena angka penularan covid-19 ini di Makassar naik terus. Dan kita tidak melihat hasil dari penanganan dan pencegahan covid-19 di Kota Makassar. Saya menganggap penanganan covid-19 di era Pak Rudy (Pj wali kota) ini adalah yang paling gagal dalam sebuah proses penanganannya dibandingkan dengan kota-kota lain,” tuturnya.
Terakhir dia berpesan untuk Danny-Fatma mengevaluasi data base. Yang belakangan tidak berjalan di tiap OPD. Seperti terkait penyebarluasan informasi melalui website.
“Banyak data yang tidak di-update. Banyak yang posisi pejabat lamanya masih ada namanya, padahal sudah bukan jadi pejabat lagi. Hampir proses informasi komunikasi antara pemerintah kota dengan publik itu terputus selama masa jabatan Pj wali kota yang tidak mengurusi secara professional pemerintahannya,” tegas Kaks menutup.