MAKASSAR – Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar 2024 yang mengusung tema Makassar Low Carbon City with Metaverse, turut dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Senin (26/2/2024).
Hadir pula Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, serta sebagai narasumber ahli tingkat nasional dan internasional, yakni Rima Ginanjar, Partha Sarathi, dan Supardi Tan.
Bahtiar dalam sambutannya mengapresiasi ide dan gagasan dari Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, yang melakukan rembuk kota yang dihadiri 1.200 peserta, termasuk menghadirkan ahli di bidangnya.
“Rembuk kota ini dihadiri para narasumber skala nasional dan internasional ini yang luar biasa. Seluruh pejabat perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Makassar semua dilibatkan,” katanya.
Bukan hanya itu, kata dia, tetapi substansi yang dibicarakan tentang low carbon (rendah karbon). “Ini adalah isu dunia dan kota seluruh negara,” ungkapnya.
Menurutnya, ide yang baik dari tingkat bawah dari kabupaten/kota harus didukung pemerintah lebih atasnya, yakni provinsi bahkan nasional. Program Pemkot Makassar ini, kata Bahtiar, berkesesuaian dan sejalan dengan rancang bangun perencanaan pembangunan jangka panjang Sulsel 2024-2045.
Membangun Sulsel yang mandiri, berdaulat, dan maju dalam ekosistem ekonomi biru yang ramah lingkungan dan alam yang harus diutamakan. Mengolah alam dan membangun daerah, tetapi jangan lupa alam tetap harus dirawat.
“Kami pastikan ketika Makassar sudah membicarakan low carbon, tentu seluruh kabupaten dan kota di Sulsel juga harus membicarakan low carbon. Penurunan emisi carbon bukan hanya di Makassar. Tema ini harus saya dorong agar daerah lain juga bicarakan,” terangnya.
Bahtiar pun pun mengajak Danny Pomanto, sapaan akrab Wali Kota Makassar, yang juga memiliki latar belakang perancang atau orang planologi untuk membantu mendesain ekosistem Sulsel, khususnya low carbon.
“Kalau ada program kabupaten/kota yang bagus kita angkat menjadi program provinsi, kebijakan yang bagus yang ada juga kita dorong menjadi kebijakan nasional,” tuturnya.