BANDUNG – Netralitas TNI-Polri merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan Pemilu 2019, khususnya di bidang pengamanan. Untuk itu, Prajurit TNI dan Polri harus mampu menunjukkan komitmen kuat dalam membangun dan mewujudkan sinergitas TNI-Polri.
Komitmen itu sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan tugas pengamanan dapat mencapai kesuksesan, sehingga keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P saat memberikan pembekalan dengan materi “Sinergi TNI-Polri Dalam Menjamin Keamanan Pemilu 2019”.
Hadi Tjahjanto menegaskan hal itu di hadapan 1.137 Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Sesko Angkatan dan Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimmen) Sesko TNI pada acara program kegiatan bersama kejuangan tahun 2018. Kegiatan ini dihelat di Excecutive Grand Ballroom Soedirman Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat.
Panglima TNI mengatakan, selama pelaksanaan Pemilu 2019, TNI-Polri harus tetap mewujudkan terpeliharanya Kamtibmas, mencegah terjadinya anarkisme, mencegah terjadinya kerusuhan sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. TNI-Polri juga harus mencegah terjadinya kerawanan lanjutan yang berpotensi mengancam eksistensi negara.
“Mari bersama-sama kita bangun etos kerja sesuai bidang keahlian kita masing-masing, sehingga institusi TNI-Polri akan makin profesional dan dengan dilandasi jiwa ksatria serta loyalitas tegak lurus, kita dharmabaktikan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujarnya.
Dia menambahkan, TNI mendampingi anggota Kepolisian di TPS-TPS dalam pengamanan Pemilu 2019, meliputi 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 6.793 kecamatan dan 79.075 kelurahan/desa. Aparat TNI juga membantu mendistribusikan surat suara ke wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
“TNI juga akan menggelar 51 operasi, terdiri dari 4 OMP dan 47 OMSP seluruh wilayah Indonesia. Semua itu untuk menangkal dan mencegah pihak-pihak asing yang akan menggagalkan pelaksanaan Pemilu, sedangkan OMSP untuk melaksanakan berbagai tugas TNI diantaranya operasi pengamanan dan pengawasan keamanan maritim, perbatasan serta pengamanan VVIP,” tambah Hadi Tjahjanto.
Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menjelang Pemilu tahun 2019 perlu diwaspadai bentuk paham-paham kekecewaan seperti radikalisme, ekstrimisme dan komunisme yang mudah ditunggangi, baik dari dalam maupun luar negeri. Disamping itu, media komunikasi dan pemberitaan menjadi alat yang ampuh khususnya media sosial untuk menciptakan rasa kebencian diantara anak bangsa, mengadu domba TNI-Polri, memprovokasi dan memecah-belah masyarakat.
“Kita sering mendengar berita-berita bohong yang selalu diplintir dan semuanya mengarah pada tujuan-tujuan tertentu. Untuk itu kita harus waspada dengan berita-berita bohong yang justru akan melemahkan kita,” ucapnya.
Ditambahkan oleh Panglima TNI, kerawanan-kerawanan Pemilu 2019, antara lain pada tahap masa tenang, yaitu penyebaran isu hoax, money politik, intimidasi dan perusakan logistik Pemilu pada tahap pemungutan suara. Dengan pengalaman Pilkada serentak 2018, TNI-Polri sudah mempersiapkan diri, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu semua sudah disimulasikan.
Untuk mengantisipasi pengamanan Pemilu 2019, TNI akan mengerahkan personel sampai dengan dua pertiga dari kekuatan Polri. Kekuatan itu akan digelar di wilayah-wilayah yang memang dianggap rawan termasuk berbagai macam alutsista dari ketiga matra yakni TNI AD, AU dan AL.
“Dalam pelaksanaan pentahapan Pemilu 2019, TNI selalu berkoordinasi dengan Polri tentang rencana pengamanan sesuai dengan pentahapan dimulai dari tahap pendaftaran dan penetapan calon masa kampanye, distribusi logistik sampai dengan masa pengambilan. Semua kegiatan yang diperlukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia akan kita backup penuh,” kata Panglima TNI. (*)