Tim pemenangan bakal calon (Balon) Gubernur Sulsel, Hamkah Hidayat memperlihatkan data pemilih ganda di Sulsel.
MAKASSAR -Â Tim Analisis Data dan Hukum kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) melansir daftar penduduk potensial pemilih pilkada (DP4).
Hal tersebut dikemukakan Tim IA, Hamka Hidayat yang juga mantan Ketua Komisi Umum (KPU) Kabupaten Palopo, saat menggelar konferensi pers di di Media Center IA Jalan Boulevard, Makassar.
Sebanyak 1.447.124 DP4 yang dianggap curang ditemukan timnya dari total 7.232.734 DP4 yang dilaporkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel ke KPU Sulsel pada tanggal 13 Agustus lalu.
DP4 rancu berupa data ganda, data terduplikasi hingga tiga kali, duplikasi lintas kabupaten kota, pemilih di bawah umur, ditemukan Tim Data IA setelah menelusuri 24 Kabupaten se-Sulsel.
“Dengan data seperti ini, saya yakin KPU akan kelabakan menuntaskan pemuktahiran DP4 yang waktunya sampai 15 Oktober. Tapi mampu nda, KPU Sulsel menelusuri hingga kabupaten untuk mencoret data ganda sebanyak 1,4 juta lebih. Karena harus mendatangi tempatnya langsung dan ini bukan pekerjaan yang mudah dengan waktu yang singkat,” katanya.
Senada yang dikemukanan Ketua Tim Hukum IA, Hasbi Abdullah, upaya tersebut patut diduga sebagai kecurangan secara sistematis dari Pemprov Sulsel.
Hasbi juga meminta KPU menunda tahapan tersebut jika tidak mampu menuntaskan dengan benar. “Saya kira fakta ini telah menunjukkan, adanya upaya kecurangan yang terstruktur dan sistematis, karena dari kabupaten ke Pemprov dan Pemprov Sulsel juga tidak ada controlling ke Pemkab,” kata Hasbi.
Rencananya, dua hari ke depan Tim IA akan menyerahkan 1,4 juta DP4Â bermasalah tersebut kepada KPU Sulsel, Panwaslu Sulsel, KPU Pusat dan Bawaslu untuk ditandaklanjuti. “Kami akan minta KPU pusat dan Bawaslu untuk asistensi, kami serius,” tegas Hasbi.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel, Hasbih Andi Nur yang dikonfirmasi soal temuan data DP4 bermasalah itu berkomentar, “saat ini KPUD Sulsel belum selesai menjalankan tugasnya bahkan di beberapa tempat belum memulai pendataan dari rumah ke rumah dalam upaya menghasilkan data wajib pilih yang baik dan valid.”
Hasbih menambahkan, dalam kondisi sekarang tidak mungkin data wajib pilih selama tiga tahun tidak bertambah. Bahkan bila data tersebut benar justru jumlah wajib pilih di tahun 2013 nanti menurun dibanding tahun 2009.
“Sumber data kependudukan yang dimuat memang tidak disebutkan secara jelas dari mana, mohon diserahkan bukti-buktinya bila memang ada untuk dijadikan bahan dalam tahap pemutakhiran data pemilih oleh KPUD yang sedang berlangsung sekarang ini, sehingga bisa bermanfaat dan mengurangi permasalahan data dalam Daftar Pemilih Tetap nantinya,” harap Hasbih.(kpc)
Komentar