MAKASSAR – Solidaritas Mahasiswa Makassar mengecam tindakan represif TNI saat membubarkan aksi unjuk rasa mahasiswa, Rabu (25/11/2015), di bundaran Hertasning, depan Kantor DPRD Makassar.
Akibat pembubaran paksa aksi unjuk rasa mahasiswa itu, dua orang aktivis GAM menderita luka-luka. Salah satunya luka bocor pada kepala dan lainnya pukulan keras pada dada. Keduanya akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Islam Faisal Makassar.
Menurut Panglima GAM, Adhi Puto Palaza aksi pembubaran paksa yang dilakukan dengan kekerasan terkait aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Makassar tidak bisa diterima.
Baca Juga :
“Kami menggelar aksi damai mengkritik pemerintah yang menurut kami saat ini sudah tidak pro rakyat. Sayangnya aspirasi kami ditanggapi tindak kekerasan tak beralasan, ini benar-benar tidak bisa kami terima,” ungkap Adhi Puto.
Terpisah, dewan pembina GAM Hasri Jack juga mengecam keras pemukulan dan penganiayaan aksi unjuk rasa mahasiswa oleh TNI. Tindakan brutal TNI tersebut, menurut Hasri Jack, membuktikan aparat masih belum menerima suasana demokrasi di Indonesia.
“Saya mengutuk keras tindakan ini dan mendesak para pelaku penganiayaan diseret ke ranah hukum dan dipecat atas tindakan brutalnya, copot Dandim dan Pangdam VII/ Wirabuana yang tidak becus mendidik anak buahnya, dan Jokowi tidak pantas berada di Kota Daeng,” tegas Hasri Jack.
Beberapa aktivis mahasiswa di Makassar memang sejak awal sebelum kedatangan Presiden Jokowi ke Makassar menyatakan menolak kedatangan Jokowi.
Dani Abiyoga, dari BEM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar (UNM), menilai, Jokowi tidak pantas datang ke Makassar. Jokowi lebih memilih berkunjung ke daerah ketimbang menyelesaikan skandal menteri kabinetnya yang mengkhianati amanah rakyat.
“Banyak persoalan dilingkar kabinet Jokowi yang tidak beretika dan mengkhianati amanah rakyat, dan saat ini Jokowi belum meerespon baik prmasalahan ini, terkesan ada pembiaran atas kasus-kasus di lingkar kabinet Jokowi,” tutur Dani.
Dani mencontohkan kasus Freeport yang melibatkan menteri kabinet Jokowi, belum lagi kasus pembakaran lahan di beberapa daerah yang sampai saat ini belum ditemukan pelakunya.
Ini bukti kegagalan Jokowi menjaga wibawa pemerintahan dan melakukan pembiaran kabinetnya di lingkar skandal kasus yang mengkhianati dan menyakiti rakyat.
Sementara itu, Wakil Maperwa Universitas Indonesia Timur (UIT) Muh Syahruddin Syair menilai saat ini Jokowi menggenjot program pembangunan tol di beberapa daerah di Indonesia dengan alasan mempermudah akses masyarakat atas pembangunan, tapi disisi lain menyakiti hati rakyat.
Pembangunan tol reformasi di Makassar sampai saat ini menyisakan masalah. Tanah rakyat di atas jalan tol reformasi sampai saat ini masih menyisakan kasus pembayaran kepada rakyat yang belum dituntaskan kementrian PU.
“Seyogyanya pembangunan memberi dampak positif bagi rakyat, namun alih alih kesejahteraan dan keamanan kepada rakyat yang ada hanya pengkhianatan dan penanganan kekerasan atas kritik masyarakat kepada pemerintah,” terang Syahruddin.
Secara umum, menurut Syahruddin bahwa satu tahun pemerintahan Jokowi banyak kegagalan. Dan Jokowi harus menerima kegagalan ini dengan perbaikan yang pro rakyat. Jokowi menyisakan masalah revisi UU KPK yang belum tuntas dan membiarkan surat edaran Kapolri tentang hatespeech untuk membungkam ekspressi dan hak berpendapat rakyat Indonesia.
“Jika Jokowi tidak mampu menyelesaikan kasus kasus di masa kepemimpinannya ini, baiknya Jokowi mundur saja” tutup Syahruddin. (*)
Komentar