MAKASSAR – Untuk pengamanan demo buruh dan mogok nasional, Pemerintah Provinsi Sulsel tidak tanggung-tanggung menggelontorkan dana APBD senilai Rp 1 miliar rupiah. Biaya itu sudah termasuk untuk pengamanan serta makan minum untuk aparat keamanan.
Baca Juga :
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endi Sutendi yang dikonfirmasi, Minggu(27/10/2013) usai gelar pasukan di lapangan Sultan Hasanuddin mengatakan, dana pengamanan itu disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar di lantai 3 markas Polda Sulselbar, Jumat (25/10/2013).
Dalam rapat koordinasi itu, hadir Kapolda Sulselbar, Inspektur Jendral (Irjen) Polisi Burhanuddin Andi, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Ketua DPRD Sulsel M Roem, sejumlah serikat buruh, pemilik perusahaan. Selain membahas soal anggaran, juga dibahas tentang sistem mengaman selama aksi demo dan mogok nasional buruh berlangsung di Sulsel.
“Pemerintah Provinsi Sulsel bersedia mengeluarkan anggaran operasional pengamanan yang dilakukan kepolisian, TNI dan Satpol PP. Jadi anggaran pengamanan sudah disepakati senilai Rp 1 miliar yang bersumber dari APBD Sulsel. Anggaran ini tidak serta merta habis. Jika aksi demo dan mogok tidak besar, tentunya jumlah personil juga bisa sedikit. Ya jelas biaya bisa berkurang, sehingga sisanya bisa dikembalikan ke kas daerah. Diharapkan sih aksi demo dan mogok nasional tidak besar,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo sepakat dengan kenaikan upah minimum yang dituntut para buruh. Adapun kenaikan upah minimum belum dia ketahui, sebab baru rencana melakukan rapat dengan DPRD serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
“Gaji buruh akan kita naikkan, tapi saya belum tahu berapa besarannya. Tentunya, besaran gaji buruh akan diputuskan dalam rapat dengan DPRD dan Disnakertrans. Tapi tiap tahun kok kita naikkan gaji buruh itu,” singkat Syahrul sambil berjalan meninggalkan markas Polda Sulselbar.
Aksi demo dan mogok nasional yang dilakukan buruh di Sulsel akan berpusat di kota Makassar pada tanggal 28,29,30 Oktober mendatang. Namun sebelumnya, sejumlah elemen buruh telah melakukan aksi prakodisi dengan melakukan demonstrasi dan seruan-seruan melakukan mogok nasional. (dra)
Komentar