JAKARTA – Dharma Pertiwi dan unsur-unsurnya diharuskan netral dari semua kegiatan politik praktis. Pasalnya, Dharma Pertiwi bukan organisasi politik atau organisasi partai politik.
“Jangan sampai ada pernyataan atau statemen yang mengatasnamakan institusi Dharma Pertiwi, apa lagi sampai dukung-mendukung kontestan peserta Pilkada 2018 atau Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2019,” tegas Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi, Ny. Nanny Hadi Tjahjanto saat memberi sambutan pada acara penutupan Musyawarah Nasional Dharma Pertiwi XIII tahun 2018, di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Menurut Nanny Hadi Tjahjanto, istri prajurit sebagai individu dan warga negara boleh ikut dalam politik praktis, dengan catatan tidak menggunakan fasilitas dinas dan organisasi. Ia mengungkapkan, jangan sampai ada fasilitas, sarana dan prasarana dinas maupun organisasi yang digunakan untuk kegiatan politik praktis. Ketum Dharma Pertiwi ini pun dengan tegas melarang adanya atribut-atribut partai dan kontestan menempel di kompleks-kompleks perumahan dinas.
Menurut dia, anggota Dharma Pertiwi yang mempunyai hak politik agar mempergunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ia berpesan kepada para anggotanya agar dapat menggunakanlah hati nurani dan akal pikiran yang sehat dalam menggunakan hak pilih tersebut.
“Pilihlah calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi untuk memajukan pembangunan nasional,” tutupnya. (*)