Logo Lintasterkini

Nunung Dasniar Sebut Pajak Daerah Dukung Perekonomian Makassar

Muh Syukri
Muh Syukri

Senin, 28 Februari 2022 21:31

Anggota DPRD Makakassar, Nunung Dasniar sosialisasikan Perda Pajak Daerah, di Hotel Maleo, Jl Pelita Raya
Anggota DPRD Makakassar, Nunung Dasniar sosialisasikan Perda Pajak Daerah, di Hotel Maleo, Jl Pelita Raya

MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar kembali menemui konstituen daerah pemilihan (dapil) Tamalanrea-Biringkanaya. Agendanya Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda), di Hotel Grand Maleo, Senin (28/2/2022).

Kata Nunung Dasniar, kali ini regulasi yang disosialisasikan mengenai Perda nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Aturan ini dilnilai penting, untuk mengingatkan kewajiban warga dalam membayar pajak.

“Pajak daerah ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga hal itu mendukung perekonomian di Kota Makassar,” ucap Nunung Dasniar.

Politisi Gerindra ini, berharap peserta sosialisasi bisa memahami dengan baik Perda tentang Pajak Daerah. Kemudian, ikut membantu menyebarluaskan aturan ini di lingkungannya.

“Kalau sudah paham, kita minta warga yang menjadi peserta membantu sebarluaskan di sekitar rumahnya,” jelasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Dahyal menyampaikan, perda ini wajib disosialisasikan oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah kota atau kabupaten dan DPRD. Sebab, regulasi diatur untuk kepentingan hidup orang banyak.

“Tidak semua yang dipungut itu pajak. Ada dua jenis pungutan, pajak dan retribusi. Nah, pajak ini sifatnya wajib,” jelas Dahyal.

Dia mencontohkan, jenis pajak diantaranya yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ini wajib bagi masyarakat yang memiliki lahan atau tanah. Hasil pungutannya, digunakan untuk pembangunan seperti pengerjaan jalan atau jembatan.

“Beda dengan retribusi yang pelayanan langsung. Misal, retribusi sampah,” katanya.

Dia menambahkan, perda tentang pajak daerah telah mengalami revisi dua kali. Pertama Perda nomor 3 tahun 2010 dan kedua Perda nomor 2 tahun 2012. Perubahan atas perda disebabkan ada pasal yang sudah tidak sesuai kondisi saat ini.

“Kenapa diubah? Karena sudah tidak sesuai perkembangan zaman,” tegasnya.

Sementara, Narasumber Kegiatan, Haerul Ikhsan Burhanuddin mengatakan, ada sebelas jenis pajak daerah dalam Perda nomor 2 tahun 2018 ini. Diantaranya, Pajak Parkir, Pajak Hotel hingga pajak Restoran.

“Perda tentang Pajak daerah ini turunan dari Kementerian Keuangan dan diatur dalam undang-undang mengenai pajak dan retribusi,” jelas Haerul. (*)

 Komentar

 Terbaru

Hukum & Kriminal27 November 2022 19:46
‘Angin Segar’, Kejari Pinrang Wacanakan Restoratif Justice Untuk Kasus Narkoba
PiNRANG — Peningkatan signifikan kasus narkoba di Kabupaten Pinrang ternyata menjadi perhatian serius dari institusi Kejaksaan Negeri (Kejari) P...
News27 November 2022 15:54
Polres Palopo Bubarkan Aksi Balap Liar yang Kerap Meresahkan
PALOPO –Timsus Presisi Polres Palopo lakukan Penyisiran dan pembubaran aksi Balapan Liar sejumlah pemuda dibeberapa titik yang kerap dijadikan arena...
News27 November 2022 10:05
SMA Katolik Cenderawasih Gelar Festival Kearifan Lokal
MAKASSAR – SMA Katolik Cenderawasih menggelar “Festival Kearifan Lokal” sebagai Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Berbasis N...
News27 November 2022 10:03
Spectacular November bersama Hyundai Stargazer
MAKASSAR – Hyundai Gowa menggelar Showroom Event dengan tajuk Spectacular November Bersama Hyundai Stargazer pada hari Sabtu 26 November 2022 ...