Logo Lintasterkini

Kasus Chevron, Direktur PT GPI Terancam 20 Tahun Penjara

Muh Syukri
Muh Syukri

Jumat, 28 Desember 2012 00:08

Kasus Chevron, Direktur PT GPI Terancam 20 Tahun Penjara

JAKARTA – Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI), Ricksy Prematury terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ricksy didakwa terlibat dalam perkara dugaan korupsi proyek fiktif bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Dalam surat dakwaan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Jaksel, Ricksy didakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara untuk dakwaan subsider, Ricksy dijerat Pasal 3 UU yang sama.

Perbuatan pidana ini dilakukan Ricksy bersama-sama Team Leader Sumatera Light North (SLN) PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) Widodo dan General Manager Sumatra Light North Operation, Alexiat Tirtawidjaja. “Perbuatan terdakwa bersama Widodo dan Alexiat dalam pekerjaan bioremediasi telah memperkaya diri terdakwa,” kata jaksa membacakan dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/12/2012) malam.

Menurut JPU, PT GPI tidak melaksanakan bioremediasi sesuai Kepmen Lingkungan Hidup. Namun PT CPI tetap membayar PT GPI untuk kegiatan bioremediasi tersebut. Akibat proyek fiktif ini, kerugian keuangan negara mencapai USD 9,9 juta.

“Terdakwa mengetahui PT GPI bukan perusahaan yang mengelola limbah beracun. PT GPI tidak memiliki tenaga ahli bioremediasi, tidak memiliki kompetensi yang mengakibatkan proses bioremediasi yang dilaksanakan terdakwa tidak sebagaimana mestinya,” sebut jaksa.

Dalam nota keberatan (eksepsi), Ricksy menolak dakwaan jaksa. Dia menyebut perusahaannya memang melaksanakan proyek sesuai kontrak dengan Chevron. “Saya tidak mengerti apa yang dituduhkan dan apa yang disangkakan kepada saya,” ujarnya.

Sementara itu penasihat hukum Ricksy, Otto Bismarck mempertanyakan kewenangan pengadilan perkara korupsi untuk menyidangkan perkara perdata. “Perbuatan terdakwa bukan tindak pidana tapi masuk lingkup perdata. Penerapan hukum pidana sangat tidak tepat. Pengadilan Tipikor tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” tegas Otto.

(dtc)

 Komentar

 Terbaru

News25 Mei 2024 22:36
SAR Gabungan Evakuasi Pendaki Hipotermia di Gunung Bawakaraeng
MAKASSAR – Satu dari empat orang yang tengah mendaki gunung Bawakaraeng, Kabupaten Gowa telah dievakuasi pada Sabtu (25/5) oleh tim sar gabungan...
News25 Mei 2024 21:50
Personel Sat Lantas Polres Sidrap Beri Teguran ke Pengendara yang Tidak Tertib Berlalu Lintas dengan Humanis
SIDRAP – Personel Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap memberikan teguran dengan cara humanis saat mendapati pengemudi mobil yang melanggar aturan l...
News25 Mei 2024 10:10
KJS Gelar Workshop dan Apresiasi Jurnalis
MAKASSAR – Komunitas Jurnalis Sulsel (KJS) kembali menggelar “Workshop dan Apresiasi Jurnalis” minggu 26 Mei 2024. Dalam kegiatan in...
News25 Mei 2024 08:15
Pj Gubernur Zudan Dukung Festival Anak Sholeh Indonesia di Bantaeng
MAKASSAR – Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) XII Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan tema Santri Hebat: Hebat Prestasi, Hebat Mengaji, dan Bera...