Logo Lintasterkini

Kasus Chevron, Direktur PT GPI Terancam 20 Tahun Penjara

Muh Syukri
Muh Syukri

Jumat, 28 Desember 2012 00:08

Kasus Chevron, Direktur PT GPI Terancam 20 Tahun Penjara

JAKARTA – Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI), Ricksy Prematury terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ricksy didakwa terlibat dalam perkara dugaan korupsi proyek fiktif bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Dalam surat dakwaan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Jaksel, Ricksy didakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara untuk dakwaan subsider, Ricksy dijerat Pasal 3 UU yang sama.

Perbuatan pidana ini dilakukan Ricksy bersama-sama Team Leader Sumatera Light North (SLN) PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) Widodo dan General Manager Sumatra Light North Operation, Alexiat Tirtawidjaja. “Perbuatan terdakwa bersama Widodo dan Alexiat dalam pekerjaan bioremediasi telah memperkaya diri terdakwa,” kata jaksa membacakan dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/12/2012) malam.

Menurut JPU, PT GPI tidak melaksanakan bioremediasi sesuai Kepmen Lingkungan Hidup. Namun PT CPI tetap membayar PT GPI untuk kegiatan bioremediasi tersebut. Akibat proyek fiktif ini, kerugian keuangan negara mencapai USD 9,9 juta.

“Terdakwa mengetahui PT GPI bukan perusahaan yang mengelola limbah beracun. PT GPI tidak memiliki tenaga ahli bioremediasi, tidak memiliki kompetensi yang mengakibatkan proses bioremediasi yang dilaksanakan terdakwa tidak sebagaimana mestinya,” sebut jaksa.

Dalam nota keberatan (eksepsi), Ricksy menolak dakwaan jaksa. Dia menyebut perusahaannya memang melaksanakan proyek sesuai kontrak dengan Chevron. “Saya tidak mengerti apa yang dituduhkan dan apa yang disangkakan kepada saya,” ujarnya.

Sementara itu penasihat hukum Ricksy, Otto Bismarck mempertanyakan kewenangan pengadilan perkara korupsi untuk menyidangkan perkara perdata. “Perbuatan terdakwa bukan tindak pidana tapi masuk lingkup perdata. Penerapan hukum pidana sangat tidak tepat. Pengadilan Tipikor tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” tegas Otto.

(dtc)

 Komentar

 Terbaru

News25 September 2022 13:29
Satpolair Polres Bontang Amankan Pria Asal Barru Serta 30 Kg Daging Penyu
BONTANG – Aparat Satpolair Polres Bontang menangkap pelaku perburuan penyu dilindungi berinisial R (50), Jumat (23/9/2022). Dari tangan pria asa...
News25 September 2022 13:17
Tokoh Agama Papua: Proses Hukum Lukas Enembe Berjalan Adil
PAPUA – Tokoh Agama Papua, Pendeta Alberth Yoku menghimbau agar KPK dapat menggunakan berbagai metode terkait proses hukum Lukas Enembe. Tujuannya u...
Ekonomi & Bisnis25 September 2022 13:05
EventFold.com Bergerak Dibidang E-Ticketing Baru Rilis 2022
MAKASSAR – EventFold.com merupakan website yang baru dirilis pada tahun 2022 dibawah naungan PT. EVENTFOLD MINDSET DIGITAL yang bergerak dalam b...
News24 September 2022 11:24
Kasus Video Viral Aipda S, Kapolres Pinrang Meminta Maaf
PINRANG – Kapolres Pinrang AKBP Roni Mustofa mengklarifikasi terkait dugaan pelanggaran oknum polisi Aipda S yang videonya viral di media sosial...