Logo Lintasterkini

Pj Wali Kota Makassar Dukung Seruan Presiden Jokowi Sukseskan Gerakan Bebas TBC 2030

Supriadi Lintas Terkini
Supriadi Lintas Terkini

Rabu, 29 Januari 2020 19:25

Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menegaskan dukungannya untuk gerakan bebas TBC 2030.
Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menegaskan dukungannya untuk gerakan bebas TBC 2030.

MAKASSAR–Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menekankan dukungannya untuk gerakan bebas TBC 2030. Hal itu sesuai dengan seruan Presiden Joko Widodo untuk berperan aktif dalam upaya pengentasan penyakit tuberkulosis.

Tak hanya itu, Iqbal Suhaeb juga menegaskan dukungannya di perhelatan pencanangan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis (TBC) 2030 yang digelar di Technopark Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Menurut Iqbal, Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh stakholder termasuk kader Puskesmas saat ini terus membangun jejaring di seluruh lapisan masyarakat untuk menemukan dan mengobati warga yang terdeteksi mengidap virus TBC.

“Tentu saja arahan Pak Presiden akan menjadi perhatian serius buat kami di Makassar. Selama ini teman – teman kita di Dinas Kesehatan terus memperluas jejaring, hingga ke lapisan masyarakat terbawa untuk bekerja menemukan dan mengobati warga yang terkena, ini sesuai dengan jargon yang digunakan dalam mendukung program ini, yakni Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS),” ujar Iqbal yang didampingi oleh Kadis Kesehatan Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin.

Menurut Iqbal, Kasus TBC sebaiknya diputus mata rantainya, jangan menunggu masyarakat jatuh sakit baru kasak kusuk.

“Jadi memang harus berubah dalam bentuk pencegahannya, dan ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, semua stakeholder, termasuk organisasi perangkat daerah semua harus berkontribusi,” lanjutnya.

Dikatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan TBC bukan hanya oleh Dinas Kesehatan, banyak jejaring termasuk OPD lain agar memiliki langkah yang bisa dikontribusikan dalam menurunkan angka prefelensi. Setiap stakeholder memiliki strategi berbeda. Tidak ada masalah yang penting angka bisa menurun.

Seperti diketahui, saat ini Indonesia berada di urutan ke tiga di bawah India dan Cina dengan beban TBC tertinggi di dunia. Sementara di Makassar jumlah penderita suspek TBC di tahun 2019 sebesar 25.828 penderita.

Upaya penanggulangan TBC dilakukan sesuai tingkat resiko penderita. Pasien dengan resiko rendah ditanggulangi diantaranya dengan mengendalikan faktor resiko, meningkatkan kapasitas SDM TBC, dan meningkatkan penemuan TBC laten.

Pasien dengan resiko tinggi ditangani diantaranya dengan meningkatkan surveilans, serta meningkatkan promosi dan pengendalian faktor resiko.

Presiden Joko Widodo usai mencanangkan gerakan eliminasi meminta seluruh pihak berperan aktif menyukseskan program tersebut agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bisa meningkat.

“Saya hadir di sini karena sehat, kita harapkan seluruh masyarakat Indonesia sehat. SDM unggul adalah prioritas yang harus sehat semua. Saya ingin mendukung keras kegiatan eliminasi TBC pada tahun 2030. Percuma kalau masyarakat ga sehat, nanti merembet ke mana-mana, ke sektor pendidikan, ke pekerjaan, dan lain-lainnya,” ujarnya. (*)

Penulis : Azho

 Komentar

 Terbaru

News19 November 2025 10:10
Perang Antarwarga di Utara Makassar, Gubernur Sulsel: Kami Sudah Koordinasi Polda Ambil Tindakan Terukur
MAKASSAR  – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pemerintah provinsi telah mengambil langkah cepat dan terukur terkait ...
News19 November 2025 00:07
Senpi Diperketat, Pungli Disikat: Wakapolri Dedi Prasetyo Tegaskan Reformasi Internal Polri
JAKARTA — Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dr. Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri untuk memperketat mekanisme ...
News18 November 2025 23:21
Operasi Pencarian Warga Gowa yang Hilang Memasuki Hari Kelima
GOWA – Operasi pencarian terhadap Dg. Malla (65 tahun), warga Dusun Panyikkokang, Desa Manuju, Kabupaten Gowa, memasuki hari kelima sejak dilapo...
Nasional18 November 2025 22:02
Frederik Kalalembang di RDP Komisi III: Yang Perlu Direformasi di Polri Adalah Komunikasi
JAKARTA — Upaya memperkuat reformasi hukum nasional kembali menjadi sorotan utama di Komisi III DPR RI. Di tengah dinamika penegakan hukum dan menin...