PINRANG — Proses hukum kasus dugaan korupsi penggandaan soal ujian tingkat SMP tahun 2020 pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pinrang mulai bergulir. Dugaan korupsi ini mulai terkuak setelah pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Piinrang menemukan adanya selisih harga (Mark-up) dalam penggandaan soal ujian tersebut yang anggarannya bersumber dari Dana BOS.
Data yang dihimpun lintasterkini.com, setidaknya ada 52 SMP di Kabupaten Pinrang yang terlibat dalam penggandaan soal ujian tersebut dengan jumlah total siswa sebanyak 14.984 orang. Dari dana BOS, pihak sekolah kemudian menganggarkan Rp24 ribu untuk digunakan sebagai biaya penggandaan soal ujian per siswa.
“Setelah kami lakukan pemeriksaan dan penyelidikan, termasuk perbandingan harga, kami temukan ada dugaan mark-up dengan selisih sekitar Rp5-6 ribu per soal dari biaya yang dianggarkan,” ungkap Kasi Intel Kejari Pinrang, Tomi Aprianto, kepada awak media, Jumat (28/5/2021).
Baca Juga :
Kemudian lanjut Tomi, dari hasil Kalkulasi selisih tersebut ditemukan indikasi adanya kerugian negara sebesar Rp89 juta. “Prosesnya sudah berjalan, kami sudah lakukan pemeriksaan terhadap para kepala sekolah serta beberapa Pejabat berkompeten Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang seperti Kabid Dikdas dan Sekretaris Dinas, termasuk pihak Percetakan yang menerima order pengandaan,” terangnya.
Tomi menyebutkan, Indikasi perbuatan melawan hukum dari kasus ini juga ditemukan dalam masalah kewenangan. Harusnya, setiap sekolah memiliki kewenangan penuh dalam hal penggandaan soal ujian, namun faktanya semua sekolah melakukan penggandaan pada satu percetakan yang sama.
“Hasil pemeriksaan sementara, indikasi semua kegiatan di Dinas Pendidikan dikelola oleh Sekdis. Jadi kami sementara fokus ke Sekdis dulu, nanti dilihat sejauh apa peranan Kadisnya,” sebutnya.
Terpisah, Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Kabupaten Pinrang, Muzakkir menampik semua tudingan dugaan tersebut. Menurutnya, dana BOS langsung masuk ke rekening pihak sekolah dan tidak ada campur tangan dari pihaknya. Dana itu kemudian dimanfaatkan oleh sekolah sesuai dengan juknis yang ada.
“Penggandaan soal ujian semester, itu rutin tiap tahun dan dikoordinasikan langsung oleh sekolah lewat forum Kepsek. Jadi tidak ada sama sekali intervensi dari Dinas,” tegas Muzakkir. (*)
Komentar