JAKARTA – Ketua Umum Presidium 212, Ansufri Idrus Sambo mengingatkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tidak hanya dimaknai sebagai simbolik semata.
Ia mengatakan pertemuan itu harus dimaksudkan untuk menghentikan kegaduhan selama ini, yakni dengan membebaskan ulama dari persoalan hukum yang ada.
“Pertemuan itu harus bertujuan menyelamatkan dan membebaskan semua ulama, aktivis dan ormas Islam,” kata Ansufri dalam siaran persnya, Rabu(27/6/2017).
Ia meminta pertemuan itu tidak diembeli dengen kepentingan ekonomi dan politik. Menurutnya, pertemuan itu harus diartikan berdasarkan kepentingan Umat Islam.
“Kami sambut baik jika pertemuan selama dilakukan untuk kepentingan ummat Islam bukan segelintir orang atau pihak saja,” jelasnya.
Sebelumnya, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia berlangsung secara tertutup, Minggu (25/6/2017). Dalam pertemuan itu, Ketua GNPF-MUI, Bachtiar Nasir menyampaikan hubungan antara pemerintah dan ulama saat ini, yang ditandai dengan gejolak saat Pilkada DKI, terjadi kesenjangan yang sangat kuat.
Bachtiar menyebut, Pemerintah saat ini dalam setiap kebijakannya selalu berpendapat tidak menyudutkan Umat Islam. Namun, GNPF menangkap perasaan Umat Islam yang selalu dibenturkan dengan Pancasila, NKRI dan Kebhinekaan. (*)