BANDUNG – Sejumlah orang tua calon Taruna Akademi Polisi (Akpol) melakukan protes di Mapolda Jawa Barat. Mereka tidak terima dengan adanya aturan mengenai kebijakan prioritas putra daerah dalam proses seleksi.
Bahkan dari video yang beredar di media sosial, beberapa diantara mereka meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan dicopot dari jabatannya.
Salah seorang orang tua calon siswa, Nani (47) mempertanyakan kebijakan prioritas putra daerah yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor: Kep/702/VI/2017 yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2017.
Dalam keputusan Kapolda tersebut diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.
Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 orang pria dan 4 orang wanita dengan kuota 13 orang putra daerah dan 22 orang non putra daerah. Namun setelah melewati tahap seleksi hanya sebanyak 12 orang putra daerah dan 11 orang non putra daerah yang diterima.
“Nah di situ (kebijakan) non putra daerah diambil hanya 11 orang, padahal nilainya lebih tinggi dari putra daerah. Kami protes lah, kalau putra daerah itu nilainya tinggi, enggak apa-apa, kami ikhlas, tapi ini di bawah dari (putra) kami,” kata Nani, Kamis (29/6/2017)
Tonton videonya :
Menurutnya, kebijakan prioritas putra daerah ini diberitahukan kepada orang tua calon siswa saat pengumuman kelulusan, Kamis (28/) di Polda Jabar. Saat itu, orang tua siswa bereakasi keras karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya soal kategorisasi putra daerah dan non putra daerah.
Nani menyebut pengumuman kelulusan juga diundur karena panitia daerah melakukan pemeriksaan kesehatan ulang.
“Itu pun beritanya mendadak, jam 5 sore di SMS jam 7 pagi anak-anak sudah ada di Biddokes Polda Jabar untuk melakukan tes ulang kesehatan. Nah kita melakukan tes kesehatan, di situ ada pemeriksaan ulang dari Mabes Polri langsung atas perintah Kapolri katanya begitu,” tutur dia.
“Itu saya sendiri kaget karena keputusan Kapolda Jabar pada 23 Juni memprioritaskan putra daerah, yang mana padahal sebenarnya kita itu sudah ada pengumuman 17 atau 18 Juni tapi di undur-undur,” sambung Nani.
Orang tua calon siswa menyesalkan terbitnya kebijakan tersebut. Kebijakan itu dinilai mencoreng nilai kebhinekaan.
“Iya bukan dari awal (diberitahukan), di kota besar tidak ada pemberlakuan kesukuan, karena kita sudah nasionalisme. Nah ini baru seumur-umur mengalami di sini, dua keponakan saya di Akmil dan Akpol tidak mengalami kategorisasi putra daerah,” tuturnya. (*)
Sumber : detik.com