BANDUNG – Menghadapi tahun politik kedepan, para Komandan Korem (Danrem) dan Komandan Kodim (Dandim) harus dapat mewaspadai potensi konflik di wilayahnya, seperti gesekan antar masyarakat, konflik antar agama maupun kelompok.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di hadapan 404 peserta apel Danrem dan Dandim di Aula Soedirman Secapa TNI AD, Hegarmanah Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2017).
Gatot Nurmantyo mengemukakan, dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden 2019, para Danrem dan Dandim harus waspada dan bertanggung jawab karena berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayahnya.
Baca Juga :
Ia berpesan, agar Danrem dan Dandim dapat mendekati tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah masing-masing untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik.
“Lakukan bakti TNI atau TMMD dan selalu membaur bersama-sama rakyat,” tuturnya.
Menurut Jenderal TNI ini, para Danrem dan Dandim harus mampu memberikan dukungan nyata Pembinaan Teritorial (Binter) dalam menghadapi Pilkada serentak 2018, Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden 2019. Sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia itu dapat berjalan aman, serta dapat tercipta stabilitas politik dan keamanan.
“Pelajari, identifikasi dan petakan kemungkinan potensi konflik, sehingga dapat diantisipasi dengan tepat,” jelasnya.
Di hadapan para Danrem dan Dandim, Gatot Nurmantyo mengatakan, dalam menghadapi tahun politik ke depan, potensi konflik dan gesekan di masyarakat sangat tinggi. Untuk itu, pentingnya aparat Komando Kewilayahan (Kowil) menjaga netralitas TNI.
“Prajurit TNI harus bisa menjadi penengah, kuncinya kalian harus netral,” tegasnya.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa tonggak penyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya adalah TNI. Oleh sebab itu TNI tidak boleh berpolitik praktis.
“Politik TNI adalah Politik Negara yang didalamnya terangkum ketaatan kepada hukum, sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun, serta taat kepada atasan yaitu Presiden RI yang dipilih secara sah sesuai dengan Konstitusi,” jelas Gatot Nurmantyo lagi.
Ia juga mengingatkan kembali bahwa berita hoax semakin banyak melalui media sosial, sehingga sebagai pemimpin harus mengecek kebenarannya agar tidak mudah diadu domba. Ia berpesan, jika ada informasi apapun yang membuat emosional, prajurit harus sadar dan bila perlu melakukan kroscek kepada atasan, sehingga tidak mudah diadu-domba.
“Pimpinan harus pro aktif dan cepat mencari berita sebenarnya, selanjutnya segera sampaikan kepada prajurit. “Ingat, kalian akan dijadikan martir untuk menyudutkan TNI dengan dibuat emosi, sehingga diharapkan prajurit TNI akan melakukan tindakan di luar kepatutan, direkam dan diviralkan melalui media sosial,” ujar Panglima TNI.
Apel diikuti Danrem, Dandim dan para pejabat setingkat Paban/Dir/Ses (Pembina Kecabangan dan Pembina Fungsi) yang terkait dengan fungsi Pembinaan Teritorial (Binter). Kegiatan ini dDigelar selama empat hari, tanggal 27-30 November 2017, dengan tema “Melalui Apel Danrem Dandim Terpusat Tahun Anggaran 2017, Kita Mantapkan Profesionalitas Aparat Komando Kewilayahan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI AD”. (*)
Komentar